KOTAMOBAGU– Salah satu masalah yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu saat ini dalam memajukan dunia pendidikan adalah kurangnya tenaga guru.
Hampir semua sekolah di Kotamobagu mengalami kekurangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.
Langkah untuk mengisi kekosongan, Pemkot merekrut guru kontrak.
Tetapi upaya itu tidak dibarengi dengan pemberian insentif yang setara dengan tugas dan tanggung jawab para guru.
Rendahnya insentif hanya Rp1 juta per bulan justru menjadi masalah baru lagi, karena kinerja guru kontrak tidak maksimal.
Bisa dibayangkan tanggung jawab guru kontrak, mendidik serta membentuk karakter siswa di sekolah. Belum lagi banyak guru kontrak rangkap tugas harus memegang dua mata pelajaran plus wali kelas.
“Momentum Hari Guru Nasional ini harusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah. Sudah sejauh mana perhatian pemerintah kepada guru, terutama guru kontrak dan honorer. Karena kita tahu bersama sekarang Kotamobagu kurang sekali guru, ditambah lagi penerimaan CPNS tahun ini tidak ada formasi guru,” kata Pemerhati Pendidikan, Ikbal Mamonto, Senin (25/11/2019).
Sudah saatnya, kata dia, gaji guru kontrak dan honorer di Kotamobagu dinaikkan.
“Guru kontrak provinsi digaji sesuai UMP, di Boltim Rp2,8 juta. Kotamobagu seharusnya di angka itu. Supaya kita bisa menuntut lebih atas kinerja mereka. Jangan kita tuntut kinerja mereka dengan standar tinggi tapi kesejahteraan mereka tidak dipikirkan,” ucapnya.
Sementara itu, sejumlah guru kontrak mengungkapkan harapan mereka agar tahun 2020 mendatang gaji mereka dinaikkan oleh Pemkot Kotamobagu.
“Tahun 2017 dan 2018 lalu kami baca berita Pemkot akan naikkan gaji guru kontrak, tapi nyatanya 2019 tetap Rp1 juta per bulan. Kemudian beberapa waktu lalu kami sudah dengar informasi tidak akan naik gaji semua tenaga kontrak termasuk guru. Intinya kesejahteraan kami guru kontrak belum diperhatikan Pemerintah Kotamobagu,” ungkap sejumlah guru kontrak.
“Terus terang Rp1 juta kalau dihitung dengan biaya transportasi ke sekolah dan konsumsi kami selama sebulan di sekolah, tidak cukup. Tapi kami ikhlas mengabdi demi anak-anak di sekolah. Harapan kami 2020 mendatang ada kebijakan Pemerintah Kotamobagu dan bisa memperhatikan kami guru kontrak,” ucap para guru ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu, Rukmi Simbala, belum berhasil dimintai tanggapannya soal harapan ratusan guru kontrak yang meminta gaji mereka dinaikkan.
Namun beberapa waktu lalu Walikota Kotamobagu, Tatong Bara, menyatakan belum ada keputusan untuk menaikkan honor seluruh THL termasuk guru. Apalagi, kata Tatong, jika harus ikut UMP.
“Tidak mudah kita mengikuti UMP untuk honor THL. Karena begitu besar, tapi dana kita terbatas,” kata Tatong. (zha)
