KOTAMOBAGU– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan manajemen Indomaret dan instansi terkait, Jumat (4/1/2019).
Mulai dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop & UKM), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
Hearing adalah tindaklanjut atas beberapa permasalahan yang dilaporkan masyarakat, temuan pemerintah dan DPRD Kotamobagu. Di antaranya, adanya gerai Indomaret yang tidak lagi sesuai izin, masalah tenaga kerja lokal hingga produk lokal yang belum dijual di Indomaret.
Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag mengatakan, ada bangunan Indomaret sudah tidak sesuai dengan garis sepadana jalan.
“Itu sudah jadi temuan Dinas PUPR juga. Kami minta itu ditindaklanjuti bersama antara PUPR dan manajemen Indomaret,” ujar Meiddy.
Terkait dengan tenaga kerja, kata Meiddy, Indomaret harus terbuka terhadap putra putri daerah. “Tidak boleh dari luar yang banyak. Kemudian tenaga kerja berasal dari Kotamobagu yang ada di luar, sebisanya harus ditempatkan di Kotamobagu. Supaya tidak jauh dan mengurangi juga biaya hidup mereka,” ucapnya.
“Sedangkan produk UMKM lokal Kotamobagu, kami minta segera harus ada di jual. Bahkan kalau belum ada produknya, di rak dalam gerai sudah harus ada tulisan atau promosi terhadap produk lokal,” pungkasnya. (adv)
