Menu

Mode Gelap

Berita Daerah

KPU- Pemkot Bahas Hibah Pilwako


21 Mar 2017 04:53 WITA


 Para komisioner KPU Kotamobagu diterima Sekkot Tahlis Gallang di ruang kerjanya. Perbesar

Para komisioner KPU Kotamobagu diterima Sekkot Tahlis Gallang di ruang kerjanya.

Para komisioner KPU Kotamobagu diterima Sekkot Tahlis Gallang di ruang kerjanya.
Para komisioner KPU Kotamobagu diterima Sekkot Tahlis Gallang di ruang kerjanya.

KOTAMOBAGU – KPU Kotamobagu kembali melakukan konsultasi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terkait dana hibah pelaksanaan Pilkada Serentak atau Pilwako Tahun 2018.

Konsultasi dilakukan Senin (21/3). Sekretaris Kota (Sekkot) Tahlis Gallang dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rio Lombone menerima langsung para komisioner yang dipimpin langsung Ketua KPU Nayodo Korniawan.

“Dananya sudah disiapkan Pemkot Kotamobagu. Bahkan secepatnya akan ditransfer ke rekening KPU. Begitu hasil konsultasi kami tadi,” kata Ketua KPU Kotamobagu Nayodo yang hadir bersama empat komisioner lainnya Nova Tamon, Asep Sabar, Aditya Tegela, Iwan Manoppo, dan Sekretaris KPU  Frans TA Manoppo.

Menurut Nayodo, pihaknya berterimakasih karena Pemkot Kotamobagu sudah merespon semua yang sudah diusulkan oleh KPU Kotamobagu.

“Alhamdulillah prosesnya pun tidak rumit, tidak seperti di daerah lain. Bahkan lancar-lancar saja sebagaimana yang kami harapkan,” katanya.

Saat ditanya soal kepastian waktu penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Nayodo memastikan akan dilakukan antara pertengahan April atau awal Mei mendatang.

“Kami dengan Pemkot yang dipimpin Sekkot sudah sepakat waktu tersebut. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa,” ujarnya.

Hanya saja, masih kata Nayodo, pihaknya belum bisa menggunakan anggaran tersebut sampai ada keputusan KPU RI terkait tahapan Pilkada Serentak 2018. “Meski sudah ditandatangani NPHD-nya tapi kalau tahapan belum dimulai, kami tetap tidak bisa gunakan anggaran sebesar Rp15 miliar tersebut,” jelasnya.

Pada konsultasi itu Sekretaris KPU Kotamobagu, Frans Manoppo juga menjelaskan bagaimana prosedur penggunaan anggaran di KPU kepada Kepala BPKD Rio Lombone. Menurut dia, model pengelolaan dan penggunaan anggaran yang digunakan KPU berbeda dengan di pemerintahan.

“Di KPU mengenal istilah multiyears atau penggunaan serta pengelolaan anggaran di dua tahun anggaran. Model seperti ini yang membedakan KPU dengan pengelolaan keuangan di pemerintahan,” kata Manoppo.

Sekretaris Kota Kotamobagu, Tahlis Galang menambahkan, KPU menganut model pengelolaan keuangan yang khusus. Khusus karena berlaku di dua tahun anggaran. “Tak hanya itu model pemeriksaan yang berlaku di KPU juga berbeda dengan di pemerintahan. Jadi kita yang memberi dana hibah harus memahami semua aturan yang berlaku di KPU,” kata Tahlis. (rab)

Komentari
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Agenda Pemeriksaan Intern BPK RI, OPD di Boltim Diminta Kooperatif

28 Januari 2023 - 10:19 WITA

Warga Atoga Timur Antusias Ikuti Kegiatan Jumat Curhat Polres Boltim

27 Januari 2023 - 15:39 WITA

Banjir dan Longsor Manado, Gubernur Olly Dondokambey dan Walikota Andrei Angouw Langsung Turun ke Lokasi

27 Januari 2023 - 13:44 WITA

Walikota Kotamobagu Hadiri Entry Meeting dalam rangka pemeriksaan pendahuluan LKPD 2022

27 Januari 2023 - 10:08 WITA

Pemerintah Asahan Terima Kunker Anggota DPRD Provsu

27 Januari 2023 - 05:09 WITA

Bupati Tinjau Jembatan di Kecamatan Rawang Panca Arga

26 Januari 2023 - 23:02 WITA

Trending di Berita Asahan