MANADO, kroniktotabuan.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut merupakan yang ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi daerah tersebut.
Opini WTP diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, mengungkapkan bahwa dari 14 entitas yang diperiksa, sebanyak 13 daerah berhasil meraih opini WTP, sementara satu daerah belum memperoleh predikat tersebut.
Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan, di antaranya kekurangan volume pekerjaan pada 697 paket senilai Rp13,80 miliar, kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp3,83 miliar, pengelolaan pendapatan asli daerah yang belum optimal dengan potensi kekurangan penerimaan Rp2,10 miliar, serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1,56 miliar.
Bombit menegaskan bahwa opini WTP harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perolehan opini WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” tegasnya.
Mewakili kepala daerah se-Sulawesi Utara, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan BPK sekaligus menegaskan bahwa raihan WTP bukanlah tujuan akhir.
“WTP bukanlah titik di mana kita berhenti untuk tetap berkembang, tetapi menjadi bahan evaluasi agar ke depan bisa lebih baik lagi,” ujar Iskandar.
Ia juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Bolsel mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, pimpinan DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala BPKPD, serta jajaran BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Pemkab Bolsel menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (infotorial)
