BOLSEL, kroniktotabuan.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Bolsel berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado, Jumat (29/5/2026).
Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, menerima langsung LHP tersebut didampingi Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, bersama jajaran pemerintah daerah.
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, mengatakan capaian WTP ke-12 merupakan kebanggaan bagi daerah, namun harus menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Yang paling utama adalah bagaimana anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Arifin.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade merupakan hasil pembenahan sistem administrasi keuangan, pengawasan anggaran, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia juga menegaskan DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar setiap program dan penggunaan APBD berjalan efektif, tepat sasaran, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama pada sektor pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Arifin menambahkan, opini WTP harus menjadi landasan membangun budaya birokrasi yang disiplin dan profesional, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. (infotorial)
