KRONIK TOTABUAN – Sebanyak 48 penjabat kepala daerah diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Penjabat Bupati Bolmong, Limi Mokodompit, termasuk salah satu yang diundang oleh Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu, seluruh pejabat kepala daerah diberikan arahan oleh Presiden Jokowi.
Limi Mokodompit melalui dalam rili resminya yang diterima media ini mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menekankan agar seluruh bupati dan walikota untuk memiliki kepekaan dan perlu kehati – hatian terhadap dampak situasi dunia setelah perang Ukraina, selain itu juga masih berlanjutnya pandemi Covid-19. Sehingga para bupati lebih aktif dan peka terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.
“Sesuai arahan presiden tadi, kami seluruh pejabat ditekankan terus menjalankan vaksinasi dengan berkoordinasi intansi terkait yakni dinas kesehatan terutama ketersediaan sarananya sebab pandemi Covid-19 belum berakhir,” kata Limi.
Selain itu, Presiden Jokowi tegaskan bahwa APBN masih kuat dan aman walaupun di beberapa negara seperti Jerman, Amerika, mengalami kenaikan seperti harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga pangan. Namun Indonesia masih stabil dan masih terkendali.
“Tadi juga presiden bicara kepada bupati dan walikota supaya memaksimalkan lahan kosong supaya segera digarap dan ditanam jagung, padi serta umbi – umbian demi meningkatkan ketahanan pangan,” ujar Penjabat Bupati Bolmong ini.
Presiden mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bertani demi mengantisipasi kekurangan pangan dan presiden mengingatkan untuk tetap waspada akan adanya kelaparan.
“Presiden juga sampaikan Dana APBN yang dikucurkan ke kabupaten dan kota di Indonesia sebesar Rp197 triliun yang sudah di transfer ke kas daerah agar dapat digunakan dan dapat direalisasikan sesuai jadwal dan peruntukannya,” ungkap Limi.
Jokowi mengingatkan kepada Pj kepala daerah yang hadir tadi untuk menghindari mengendapnya uang APBN di bank-bank pemerintah dan swasta karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang di daerah. Sebab APBN sampai dengan 5 Juni baru 19 persen yang terserap, ini akan mengakibatkan tragedi ekonomi kita melambat.
Ia mengatakan, APBN di realisasikan untuk membeli produk dalam negeri agar supaya perputaran ekonomi di daerah akan berjalan baik dan dapat terdistribusi kepada masyarakat.
Selain itu, produk unggulan lokal agar di masukan ke E-katalog guna memudahkan dan meningkatkan pembelanjaan barang dan jasa Dan arahkan untuk pembelian barang dan jasa kepada UKM dan koperasi kelompok masyarakat lain.
“Tadi juga bapak presiden meminta, kepada bupati dan walikota untuk tidak menghambat investasi daerah dan berikan kemudahan-kemudahan dalam hal perijinan sehingga dapat membuka hilirrisasi, pendirian pabrik pengolahan, sehingga ekonomi daerah meningkat,” tandas Limi. (*)
