BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Hi Iskandar Kamaru SPt bersama Wakil bupati (Wabup) Dedi Abdul Hamid, menghadiri rapat paripurna tahap I Kebijangan Umum Perubahaan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) 2020, dan KUA-PPAS Senin (14/9/2020), di Kantor DPRD Bolsel, Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki.
Dipimpin Ketua DPRD Arifin Olii dan turut dihadiri Sekretaris daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy, para asisiten, pimpinan SKPD, pimpinan dan anggota DPRD, camat, sangadi, daj para ASN lingkup Pemkab Bolsel.
Arifin Olii mengatakan, ditengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD terus bersinergi memacu pendataan pelaksanaan agenda tersebut.
“Bersyukur, karena ditengah pandemi covid-19 yang belum selesai, kita bisa melaksanakan paripurna KUPA dan PPASP, dengan protokol kesehatan,” kata Arifin.
Bupati dan Wabup Bolsel pun mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah dan juga pihak legislatif yang turut ambil bagian dalam progres pembangunan di daerah.
“Sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, namun kami sadar masih ada kekurangan-kekurangan yang harus ditata kembali dalam perencanaan di APBD perubahan nanti,” kata Wakil Bupati Dedi Abdul Hamid.
Untuk APBD-P nanti, telah menata anggaran untuk keadaan force mayor, sebagai persiapan jika terjadi bencana banjir, longsor maupun penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, ada banyak sektor yang direncanakan oleh pemerintah daerah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di APBD-P nanti.
“Itu sebagai antisipasi pemerintah daerah ketika terjadi darurat bencana, termasuk pandemi Covid-19, dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang ada,” tutur Wabup.
Wabup juga menyampaikan, di APBD induk Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mencapai Rp610 miliar lebih dan di APBD-P mengalami perubahan menjadi Rp621 miliar lebih. Ini mengalami ketambahan karena Bolsel mendapatkan dana stimulus dari Pemprov Sulut maupun dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Disisi lain, kita juga mengalami penurunan pendapatan asli daerah. Hal ini lantaran keluarnya edaran Covid-19 yang mengharuskan Pemkab untuk menghapus penarikan retribusi ataupun pajak, demi keberlangsungan usaha masyarakat ditengah pandemi,” tutur Wabup.
Selanjutnya, semua fraksi di DPRD Bolsel menyampaikan menerima dan menyetujui Rancangan KUPA-PPASP untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Begitupun saat paripurna KUA-PPAS, Tiga fraksi DPRD juga ikut menyetujui rancangan tersebut untuk ditetapkan.
Sementara itu, Bupati H Iskandar Kamaru saat paripurna penetapan rancangan KUA-PPAS 2021 menyampaikan, pada dasarnya masih banyak yang harus dibangun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kedepan, fokus Pemkab Bolsel adalah peningkatan kesejahteraan, peningkatan sarana prasarana mulai dari pendidikan, kesehatan dan lainnya. Mulai dari penambahan guru, pemberian bantuan beasiswa, tenaga kesehatan serta bantuan-bantuan lainnya dari berbagai sektor,” ungkap Bupati.
Ditambahkannya, semua capaian Pemkab Bolsel, tidak bisa dicapai kalau tanpa keterlibatan semua stakeholder baik lembaga eksekutif maupun legislatif serta masyarakat.
“Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada semua stackholder yang sudah ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan di daerah,” tutup Kamaru. (advertorial)
