BOLMONG– Mobil dinas milik Pemkab Bolmong yang menjadi penunjang operasional pejabat eselon II dan III wajib menyediakan tumpangan kepada ASN dari Kotamobagu yang akan menuju ke kantor di Lolak.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menggelar sidak kendaraan dinas yang tidak memuat ASN saat hari kerja.
“Ini menjadi program kami mulai Januari 2018 mendatang,” kata Kepala Seksi Disiplin dan Penghargaan BKPP Bolmong, Rahmat Makalalag, Jumat (13/10/2017).
Program ini, kata Rahmat, akan dilaporkan ke Sekda Bolmong Tahlis Galang. Agar program memiliki kekuatan hukum tetap, dimungkinkan akan dibuat dalam konsep instruksi bupati tentang kewajiban mobil dinas memberi tumpangan pada ASN.
“Sehingga tidak ada lagi mobil dinas yang tidak memberikan tumpangan pada ASN,” terang Rahmat.
Untuk titik yang akan menjadi pusat sidak mobil dinas yakni di Taman Mongkonai, Kota Kotamobagu.
“Mobil dinas ke Lolak semua melewati jalur itu. Jadi akan dipasang papan kemudian semua kendaraan dinas ke Bolmong akan diperiksa apakah memuat ASN atau tidak. Jika kedapatan tidak memuat maka mereka wajib balik arah dan memberikan tumpangan pada ASN,” jelasnya.
Sanksi akan diberlakukan bagi mobil dinas yang tak patuh dengan instruksi tersebut.
“Bisa jadi kendaraan dinas akan ditarik selama sebulan. Sehingga pejabat yang tidak memberikan tumpangan kepada ASN bisa merasakan juga bagaimana mencari tumpangan ke kantor. Ini akan kami seriusi,” tegasnya. (ahr/vdm)
