KOTAMOBAGU– Kewajiban mengalokasikan 10% dana bagi hasil (DBH) dari dana alokasi umum (DAU) untuk alokasi dana desa (ADD), memaksa Pemkot Kotamobagu harus memangkas sejumlah program dan kegiatan pada triwulan IV tahun anggaran 2017.
“Kalau kita penuhi maka akan banyak kegiatan-kegiatan rutin dan operasional di SKPD yang tidak bisa dilaksanakan pada triwulan IV ini. Kemudian juga akan terjadi pergeseran anggaran dari yang sudah ditata sebelumnya. Misalnya anggaran untuk kelurahan akan dialihkan ke desa,” kata Sekkot Kotamobagu Adnan Massinae, Selasa (12/9).
Adnan menjelaskan, DAU tahun 2017 sekira Rp300 miliar. Jika mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 257 Tahun 2015 sebesar 10%, maka dari total DAU tersebut Rp30 miliar akan diberikan kepada 15 desa yang ada.
“Ada desa yang akan menerima sampai Rp5 miliar. Ini kita khawatirkan akan terjadi tumpang tindih pada kegiatan di desa. Sebab selain ADD, desa juga mendapat dana desa,” ujarnya.
Lanjutnya, Pemkot telah menyurat ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta dispensasi agar pengalokasian ADD nanti dilakukan pada APBD 2018.
“Kita sudah menyurat ke Dirjen Perimbangan Kemenkeu untuk memohon agar mengkaji ulang. Karena walaupun diusahakan agak berat memang. Kita lihat proporsionalnya,” tambahnya. (rez/rab)
