KOTAMOBAGU– Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu untuk menopang mutu pendidikan berupa program bantuan anak asuh dinilai sangat tepat. Anggaran yang ditata dalam APBD akan langsung dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat.
Namun, di momen pilkada saat ini, banyak oknum yang sengaja menggiring program tersebut sebagai alat untuk mengintervensi penerima bantuan agar berpihak pada satu kandidat.
Seperti yang diungkapkan salah satu penerima bantuan anak asuh, Fahmi Ibrahim, yang mengaku sangat senang bisa menerima bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan itu mengurangi beban biaya pendidikan yang ia hadapi sebagai seorang mahasiswa.
“Saya sangat senang dengan bantuan anak asuh. Kebutuhan untuk membayar biaya semester bisa terbantukan. Jadi otomatis meringankan beban orang tua,” ungkap Fahmi, Senin (19/3/2018).
Katanya, bantuan tersebut murni diterima tanpa ada imbalan yang harus diberikan.
“Jika dikaitkan dengan pilkada, saya menilai itu salah besar. Bantuan ini kami terima berdasarkan kepedulian pemerintah kepada kami yang kurang mampu. Jadi saya mendukung program ini untuk memajukan pendidikan kami sebagai generasi penerus di Kotamobagu kedepan,” ujar Fahmi.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Inontat Makalalag melalui Kasubag Perencanaan, Guntur Niu mengaku pengalaman penerapan program anak asuh sejak tahun 2017 lalu membuat program ini dilanjutkan di tahun 2018.
“Program ini menjadi jawaban bagi keluarga yang kurang mampu untuk mengadakan keperluan anak sekolah. Alhamdulillah juga pada tahun ini masih teranggarkan dengan jumlah yang besar, sehingga penerimanya bisa juga bertambah dari tahun lalu,” kata Guntur.
Guntur menambahkan, saat ini pelaksanaan program anak asuh tengah berlangsung. Tim yang dibentuk BPKD Kotamobagu terus melakukan verifikasi baik berkas mau pun faktual kepada para calon penerima.
“Kita menginginkan agar bantuan ini tepat sasaran. Sehingga, kita perlukan verifikasi secara detail baik administrasi dan faktual,” pungkas Guntur. (rza)
