BOLMONG – Tindaklanjut terhadap temuan yang ada pada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2016, terus ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Kepala Inspektorat Daerah, Abdul Latif kepada wartawan mengatakan, progres pengembalian TGR (Tuntutan Ganti Rugu), telah mencapai 40 persen. “Ada yang sudah mengembalikan sebelum LHP diterima dan ada juga yang setelah diterima dari BPK. Sudah mencapai 40 persen,” jelasnya.
Bupati Bolaang Mongondow Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, memberikan batas waktu penyelesaian temuan BPK sebelum lebaran Idul Fitri.
Menurut Sekertaris Daerah, Tahlis Galang SIP, penyelesaian temuan BPK menjadi acuan dalam roling jabatan. “Hasil tindaklanjut akan dievaluasi dan besar kemungkinan menjadi penentu dalam pelaksanaan roling jabatan,” jelas Tahlis.
Untuk LHP tahun 2016, Pemkab Bolmong ada 27 item yang menjadi temuan BPK. “Kita minta diselesaikan sebelum lebaran, terutama pelanggaran terhadap kepatuhan yang berimbas pada kerugian daerah,” jelasnya.
Menurut Tahlis, tidak adanya pendapat dari BPK, menandakan kondisi Bolmong sangat kronis. “Kesigapan, kecepatan, akan menjadi pertimbangan rolling nanti. Rekomendasi BPK jelas disebutkan, memberikan sangsi kepada kepala dinas terkait. Bisa jadi akan dilakukan pencopotan apabila temuan berimbas pada kecurangan,” pungkasnya. (ahr)
