KOTAMOBAGU- Sejak pandemi Covid-19 berlangsung, berbagai kebijakan dikeluarkan Pemkot Kotamobagu.
Tak lupa juga menganjurkan masyarakat untuk menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain dalam beraktivitas.
Namun kerap kali justru pemerintah yang mengabaikan anjuran itu.
Contohnya pelaksanaan rapat yang hampir setiap hari dilaksanakan oleh Pemkot Kotamobagu. Entah dipimpin Walikota Tatong Bara, Wakil Walikota Nayodo Koerniawan, atau Sekda Sande Dodo, mereka juga kerap abai dengan physical distancing.
Anjuran untuk melakukan pembatasan kegiatan melibatkan dua atau lebih orang juga sering diabaikan Pemkot Kotamobagu.
“Harusnya di tengah pandemi seperti ini, rapat di Pemkot Kotamobagu itu dilakukan secara virtual. Tidak lagi berkumpul dan kemudian mengabaikan physical distancing. Ini malah rapat menghadirkan puluhan orang selalu dilakukan,” keluh sumber resmi Kronik Totabuan minta namanya dirahasikan, Senin (20/4/2020).
Baca Juga: Pemkot Kotamobagu Bingung Anggaran Apalagi yang Digeser untuk Bantu Warga
“Sekarang kan sudah smart city, harusnya rapat dilakukan secara virtual. Bukan berkumpul yang pada akhirnya dikhawatirkan peserta rapat menjadi carrier atau pembawa virus. Apalagi pemerintah selalu menganjurkan physical distancing kepada masyarakat,” ucapnya lagi.
Siang ini rapat antara Walikota Kotamobagu Tatong Bara dan jajaran Kepala SKPD sedang berlangsung.
Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, dimintai tanggapannya menyarankan agar rapat Pemkot yang menghadirkan banyak orang dihindari dulu selama pandemo Covid-19.
Meiddy menyarankan agar rapat dilakukan secara virtual. Bahkan, kata dia, Pemerintah Pusat pun saat melakukan rapat dilakukan secara virtual.
“Tidak perlu semua hadir di satu tempat. Teknologi sudah canggih, pakai virtual saja,” katanya.
Dia kemudian mencontohkan, saat DPRD mengundang rapat Pemkot Kotamobagu beberapa waktu lalu.
“Waktu itu Pemkot Kotamobagu minta dilakukan secara virtual saja karena menjaga physical distancing, kita ikuti. Meski saat itu rencananya kita rapat di ruang paripurna, jarak bisa diatur antara satu dengan lain 2- 3 meter. Kita ikuti maunya Pemkot, rapat virtual.”
“Jadi aneh kan kalau sekarang mereka yang suka menggelar rapat di satu tempat dengan jumlah peserta rapat yang banyak. Itu namanya memberlakukan standar ganda. Kalau dengan DPRD tidak bisa hadir karena alasan physical distancing tapi kalau internal Pemkot bisa, bahkan sesak-sesakan juga bisa,” katanya menyindir.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari Pemkot Kotamobagu soal pelaksanaan rapat yang tidak dilakukan secara virtual, melainkan pertemuan umum di satu tempat di tengah anjuran menerapkan social distancing dan physical distancing. (nza)
