JAKARTA – Komisi V DPR RI yang membidangi Infrastruktur dan Perhubungan, Senin (20/4/2020), melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja yang terdiri dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS).
Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan asal Sulawesi Utara, Hi Herson Mayulu SIP mengatakan, pergeseran anggaran bukan ranah komisi V.
“Bila mitra kerja menggunakan dana SiLPA, mereka harus menginformasikan ke-komisi V terlebih dahulu sebelum digunakan,” kata Herson.
RDP dengan mitra kerja komisi V DPR secara virtual, dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.
Agenda yang dibahas adalah realisasi anggaran sampai Maret 2020, realokasi anggaran tiga lembaga tersebut terkait penanganan Covid 19.
Pada rapat itu, tiga lembaga Negara yang menjadi mitra kerja komisi V, diberi kesempatan menjelaskan perkembangan realisasi anggaran masing-masing.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati memaparkan realisasi anggaran.
“Yang kami sampaikan pada rapat ini merupakan penjelasan sebelum kami mendapat surat dari Kemenkeu pada 17 April 2020,” kata Dwikorita.
Dia melanjutkan, untuk alokasi anggaran tahun 2020, Rp3.056.259.932.000. Realisasi Rp337.553.472.177 (11,04 % penyerapan). SILPA hingga 3 April 2020 Rp5.197.294.356. Alokasi anggaran menjadi Rp2.475.621.633.000 (pemotongan 580.638.299.000).
Sebanyak Rp2,1 miliar dialihkan dari Rp5,1 miliar SILPA untuk sarana penanggulangan Covid-19.
“Sedang dilakukan penelaahan terhadap kegiatan yang dapat ditunda sembari menunggu petunjuk teknis Kemenkeu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPP Bagus Puruhito, juga memaparkan alokasi dan realisasi anggaran.
Alokasi anggaran tahun 2020 Rp2,25 triliun. Untuk realisasi Rp273,41 miliar (12,13% penyerapan). Pengurangan anggaran Rp670,48 miliar (29,8% anggaran) menjadi Rp1,58 triliun.
Selain itu, beberapa anggaran telah diusulkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) tapi belum terealisasi sehingga berdampak pada realisasi penyerapan.
“Pengurangan anggaran yang signifikan tersebut mempengaruhi kinerja BNPP secara keseluruhan,” jelasnya.
Plt Kepala BPWS Achmad Herry Marzuki pun memparkan hal yang sama. Dimana, alokasi anggaran tahun 2020 Rp215.921.503.000. Penyerapan anggaran Rp6.816.753.000 (3,16%). Sedangkan untuk alokasi penanganan Covid-19 Rp59,05 miliar (Menjadi 156,87 miliar).
Bukan itu saja, ada pembatasan pengadaan lahan kawasan strategis Suramadu karena Covid-19 sehingga realisasi Rp100,92 miliyar tertunda.
“Pembangunan/peningkatan jalan di kawasan kaki jembatan Suramadu serta di klaster Madura masih menunggu finalisasi dokumen perencanaan teknis oleh daerah untuk dilakukan lelang,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan, harus ada aturan yang menjadi dasar pergeseran anggaran.
“Hendaknya ada PERPU dan PERPRES, tidak mengabaikan UU. Setiap pergeseran yang ada harus ada persetujuan komisi V DPR,” katanya.
Lasarus juga mengemukakan harapannya agar potongan anggaran ini tidak menghabiskan kembali anggaran internal.
“Ini bisa sebagai penguatan dalam rangka penyangga kekuatan masyarakat dalam menghadapi Covid-19,” jelasnya.
Secara umum, RDP Komisi V dengan Kepala BMKG, BNPP dan BPWS, belum menghasilkan kesimpulan karena angka-angka anggaran yang dijelaskan oleh BMKG akan dirapatkan dengan Kemenkeu.
Namun demikian beberapa penegasan pada rapat tersebut berhasil dirumuskan. Yaitu, Komisi V meminta BMKG, BPWS, BNPP agar dalam refocussing ke program padat karya tunai dan bansos untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Komisi V meminta BMKG, BPWS, BNPP mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian refocussing anggaran kegiatan dan realokasi anggaran per eselon 1 dan, masukan serta saran dari komisi V DPR RI menjadi pertimbangan.
Selanjutnya, Komisi V sepakat agar BMKG, BPWS, BNPP akan kembali menggelar pembahasan terkait hal-hal diatas. (ahr).
