BOLMONG- Refocusing dan realokasi APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sudah selesai dilakukan Pemeriintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong).
Tak main-main, anggaran yang digeser untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp165 miliar.
Anggaran sebesar itu dari kegiatan Perjalanan Dinas, Bimtek, Sosialisasi, Penyuluhan, ATK, Jasa Konsultansi Perencanaan, Pengadaan Kendaraan Dinas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Rehabilitasi Gedung Kantor, Makan Minum Rapat.
Anggaran itu kemudian digeser ke sejumlah SKPD yang fokus pada penanganan Covid-19 di Bolmong.
SKPD yang akan mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp165 miliar tersebut di antaranya Dinas Sosial Rp 20.026.800.000 untuk penyedian sembako bagi 11.126 kepala keluarga selama 9 bulan, Dinas Ketahanan Pangan Rp 95.434.400.000 untuk pengadaan cadangan pangan daerah bagi 26.484 kepala keluarga, selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga mendapatkan anggaran Rp 1.500.000.000 yang diperuntukan sebagai pengadaan bibit dan pupuk tanaman pekarangan.
Selanjutnya Dinas Perkebunan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12.168.350.000 yang diperuntukan untuk pengadaan bibit dan pupuk tanaman jagung, Dinas Pertanian Rp 16.950.000.000 untuk pengadaan bibit dan pupuk tanaman padi, Dinas Perikanan Rp 500.000.000 untuk pengadaan bibit dan alat tangkap ikan, Dinas Koperasi dan UMKM Rp 1.500.000.000 untuk membantu UMKM yang bergerak dibidang pembuatan APD dengan rincian tiap Kecamatan 2 UMKM dan setiap UMKM mendapatkan Rp 50 Juta, selain itu juga Pemkab Bolmong mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk penambahan APD dan insentif tenaga medis.
Sekda Bolmong Tahlis Gallang mengatakan, untuk jumlah penerima bantuan sembako dan cadangan pangan mencapai 105.486 jiwa. Ada yang mendapatkan bantuan lewat APBN dan APBD.
“Untuk bantuan sembako yang 11.126 kepala keluarga akan diakomodir lewat APBD dan jika diuangkan sebesar Rp200 ribu per kepala keluarga. Sedangkan 15.358 kepala kelaurga telah diakomodir lewat APBN. Jumlah tersebut belum ditambahkan dengan yang akan ditangani oleh Dana Desa dan BLT kurang lebih 5.000 kepala keluarga dengan bantuan Rp600 ribu per kepala keluarga,” ungkap Tahlis.
Selain itu pihaknya juga melakukan top up atau penambahan dana kepada 26.484 kepala keluarga melalui cadangan pangan daerah untuk 26.484 kepala keluarga.
“Masing- masing per kepala keluarga menerima Rp400 ribu. Ini top up untuk penerima bantuan pemerintah lewat APBN dan APBD, sehingga ada kesamaan yang diterima oleh masyarakat baik yang bersumber dari APBN, APBD, dan BLT,” ucap Tahlis.
Saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial bekerja sama dengan Bulog dalam proses pengadaan.
“Insya Allah secepatnya sudah ada supaya segera di distribusikan ke masyarakat. Untuk penyaluran akan diantar langsung ke desa melalui Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan. Daftar penerima bantuan akan dipublikasi oleh Dinas Sosial untuk menghindari duplikasi dan salah sasaran,” pungkasnya. (len)
