BOLMONG– Sekretaris Daerah (Sekda) Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahlis Gallang mengungkapkan, sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, di tahun 2020 mendatang seluruh masyarakat Indonesia wajib memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan.
“Itu sudah diinstruksikan ke seluruh Rumah Sakit di Indonesia bahwa di tahun mendatang sudah tidak bisa lagi menerima pembayaran secara cash. Semuanya wajib BPJS, entah itu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kartu untuk masyarakat kurang mampu ataupun BPJS yang bersifat mandiri,” kata Tahlis, saat memberikan sambutan pada sosialisasi yang digelar Disdukcapil di gedung Ramadhina, Selasa (30/4/2019).
Di kesempatan itu juga ia membeberkan, penduduk yang menerima BPJS Kesehatan PBI oleh Pemerintah Bolmong sudah disalurkan ke 137.000 masyarakat kurang mampu dari 247.000 jumlah keseluruhan penduduk.
“Jadi kurang lebih sudah diatas 50 persen sudah dibayar negara. Jadi kalau sakit, mau ke rumah sakit manapun pasti akan dilayani secara maksimal,” ucap Tahlis.
Di kesempatan itu, Tahlis juga mengimbau kepada seluruh pekerja penerima upah dari setiap perusahaan di Bolmong wajib mengurus dan memiliki BPJS ketenagakerjaan.
“Wajib dimiliki, karena biaya sehat itu tidak murah. Tak bisa dipungkiri, banyak contoh kasus menyangkut kecelakaan kerja, hal tersebut selalu didapati pada petugas-petugas lapangan perusahaan,” katanya. (len)
