SULUT – Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring yang di gagas oleh Bawaslu kini telah memasuki diskusi seri yang ke-9 dengan mengangkat topik Pemantauan Pemilu.
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Awaluddin Umbola dalam pemaparan singkatnya mengatakan peran pemantau pemilu sangatlah penting pada setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilihan.
“Lembaga Pemantau Pemilu punya ruang yang cukup baik serta mempunyai andil dalam menyukseskan pesta demokrasi. Mereka memberikan sumbangsi arah pemikiran, arah kebijakan, dan arah penegakan keadilan pemilu pada setiap pelaksanaan tahapan pemilu ataupun pilkada,” ucap Umbolah saat memberi pengantar pada para siswa SKPP Daring Bawaslu Sulut, Jumat (12/06/2020).
Umbola juga menjelaskan sesuai Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 351 tertuang pasal yang mengatur soal akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu ada di Bawaslu. Sedangkan untuk Pilkada 2020 Pemantau Pemilu harus melakukan akreditasi pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, ini sesuai dengan Pasal 123 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
“Menurut saya karena rohnya pemantau itu kira-kira hampir sama dengan kita (Bawaslu) sehingga Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 itu diatur untuk Pemantau Pemilu harus melakukan registrasi di Bawaslu. Tapi nanti saat Pilkada 2020 sesuai dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Akreditasi pemantau ada di KPU,” singkat Umbola.
Diketahui hadir sebagai fasilitator Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kifly Malonda, Anggota Bawaslu Kota Kotamobagu Ivan Tandayu serta Koordinator KIPP Sulut Chris Luntungan.
Turut Hadir Penanggung Jawab SKPP Daring Bawaslu sulut Kenly Poluan dan Seluruh Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Sulut.(*)
