BOLMONG – Rencana roling jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang dipimpin Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pejabat yang ada di 32 SPD (Satuan Perangkat Daerah).
Salah satu pejabat senior di Bolmong kepada wartawan mengatakan, mereka justru menyambut baik rencana roling sehingga ada kepastian dan tidak membuat rasa was-was. “Kalau lebih cepat lebih baik juga sehingga kami bisa tau. Artinya kalau masih sebatas wacana seperti ini tentu membuat kekhawatiran juga. Sebagai manusia wajarlah ada hal seperti ini kami alami,” katanya.
Sementara itu, informasi yang berhasil diperoleh, untuk pelaksanaan roling, masih menunggu hasil konsultasi di Pemprov Sulut dan Kementerian terkait.
Sekertaris Daerah, Tahlis Galang mengatakan, pelaksanaan roling jabatan merupakan kewenangan dan hak prerogatif Bupati dan Wakil. “Itu kewenangan pimpinan. Kalau sudah ada petunjuk dilaksanakan maka akan dilaksanakan. Semua tergantung pimpinan,” jelas Tahlis.
Dijelaskan, salah satu acuan pelaksanaan roling jabatan adalah hasil rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). “Rekomendasi BPK sangat jelas tertulis merekomendasikan pemberian sangsi tegas. Nah, sangsi tegas ini berkaitan dengan pencopotan jabatan,” tandas Tahlis. (ahr)
