BOLMONG– Dari 200 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), baru 167 desa yang melakukan pencairan Dana Desa (Dandes) tahap III tahun 2018.
Sedangkan 33 Desa lainnya terancam tak bisa mencairkan Dandes tahap akhir.
Hal ini sebagaimana penuturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bolmong, Ahmad Yani Damopolii, Kamis (13/12/2018), di kantornya.
“Sejauh ini masih 33 Desa yang belum melakukan pencairan Dandes tahap akhir. Keterlambatan pencairan disebabkan Pemerintah Desa yang belum memasukkan bukti keseluruhan pajak,” ujar Damopolii.
Jika 33 desa belum melengkapi dokumen pencairan hingga batas waktu yang ditentukan, maka Dandes bisa jadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Kita harapkan tidak jadi Silpa. Karena anggarannya sudah ada di kas daerah tinggal disalurkan,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masing-masing desa, agar lebih proaktif dan secepatnya melakukan pemberkasan pencairan dana desa tahap III tersebut.
“Seharusnya 33 kepala desa yang belum melengkapi berkas pencairan, lebih proaktif. Apalagi sisa waktu serapan kegiatan sudah memasuki akhir tahun,” katanya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Fico Mokodompit, mengatakan terkait syarat pencairan Dandes dan ADD harus lunas PBB 100 persen.
Menurut dia, itu sudah menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolmong. Pasalnya, pemerintah sudah mengucurkan dana yang tidak sedikit ke desa.
“Otomatis harus ada timbal baliknya. Dalam hal ini capaian PBB harus 100 persen. Untuk pencairan dandes ini terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama 20 persen, kedua 40 persen dan ketiga 40 persen. Intinya kita tidak akan menghambat pencairan dandes ataupun kegiatan yang ada di instansi asalkan seluruh syarat dan dokumen yang diminta harus dilengkapi,” pungkasnya. (len)
