BOLMONG– Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat Bolmong menggelar rapat evaluasi tindak lanjut laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana desa (Dandes) 2017, Senin (27/8/2018).
Pada rapat tersebut terungkap 61 dari 200 desa di Bolmong masuk zona merah atau buruk dalam pengelolaan dandes.
“Ada beberapa indikasinya. Misalnya tidak ada surat pertanggungjawaban, kemudian ada laporannya tapi tidak lengkap, ada juga yang TGR. Semua itu masuk pada zona merah,” kata Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone.
Lombone menegaskan, desa yang masuk pada kategori zona merah ini terancam tidak menerima dandes tahap berikutnya.
“Sejauh ini baru ada 47 desa yang menerima pencairan dandes tahap dua. Artinya, baru desa-desa ini yang tuntas baik dalam pengelolaan dan memberikan surat pertanggungjawabannya,” katanya.
Batas waktu pemasukan laporan pertanggungjawaban diberikan hingga 15 September mendatang. Jika pada waktu tersebut belum dimasukan, pihaknya akan langsung menyerahkan ke aparat penegak hukum (APH).
“Jika tidak memasukan, kita langsung akan melimpahkan ke APH. Apalagi dekat-dekat ini sudah mau masuk pada pencairan tahap dua. Maka sudah harus selesaisebelum pencairan tahap dua.” tegasnya.
Sekadar diketahui, berdasar pada Peraturan Bupati (Perbup) Pengelolaan Keuangan Desa terkait Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, dinyatakan setiap desa yang menerima Dandes harus melengkapi surat pertanggungjawaban tahun 2017. (len)
