BOLMONG – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow, Dadang Nugroho mengatakan, saat ini program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sedang dalam tahap verifikasi lapangan.
Dijelaskan, untuk tahun 2017, Bolmong dapat jatah 841 rumah, terdiri dari 400 dibiayai melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan 441 rumah lagi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). “Itu semua diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Dadang.
Setiap penerima program ini, mendapat total bantuan Rp15 juta. Namun, dana tersebut langsung ke rekening para penerima. “Semua langsung ke rekening penerima, untuk pencairan dananya harus melalui rekomendasi dinas perumahan dan kawasan permukiman” jelasnya.
Kabid Permukiman, Veni Terema menambahkan, penerima program yang akan menentukan toko tempat pengambilan bahan bangunan. “Mereka yang menentukan toko mama sebagai penyalur bahan bangunan,” jelasnya.
Lanjut Veni, program BSPS ini adalah bantuan dalam bentuk uang, tapi penerima tidak lagi menerima uang tersebut karena akan diberikan dalam bentuk barang bangunan yang dibutuhkan. “Yang diterima masyarakat dalam bentuk barang dan merekalah yang menentukan toko penyuplai bahan. Kami membantu mengawasi,” ujarnya.
Dijelaskan, semua melalui proses pemasukan proposal desa lebih dulu, kemudian dilakukan identifikasi, verifikasi penerima, pemberian SK (Surat Keputusan) penerima bantuan. “Setelah itu penerima membuka rekening di Bank. Dari rekening penerima itu kemudian auto debet ke rekening toko penyuplai bahan bangunan yang telah masyarakat tentukan. Jadi uang tersebut dari rek ke rek lagi,” jelasnya.
Untuk pencairan dilakukan dalam dua tahap. Yakni presentasinya masing-masing 50 persen. Namun, apabila pencairan tahap pertama penerima tidak mampu berswadaya maka mereka harus mengembalikan bantuan itu dalam bentuk uang. “Sedangkan untuk harga barang, pemilik toko tidak boleh memberikan harga melebi harga standar yang ditentukan Pemkab. Kalau dibawah standar harga bisa, tapi melebihi tidak dibolehkan,” pungkas Veni. (ahr)
