BOLMONG – Lima orang diduga pelaku kegiatan illegal mining di wilayah kawasan hutan, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), Sabtu (22/2/2020), berhasil diamankan tim patroli gabungan yang terdiri dari BTNBNW, BP2HLHK Sulawesi dan Detasemen Brimob Inuai.
Mereka tak berkutik saat didapati sedang melakukan penggalian di kawasan dengan menggunakan alat berat satu unit eskavator.
Kepala Balai TNBNW Supriyanto saat dikonfirmasi membenarkan. Dia mengatakan, saat ini para pelaku sedang menjalani proses pemeriksaan.
“Iya, benar. Pada saat ini sedang ada proses penindakan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai di kawasan taman nasional bogani nani wartabone,” kata Supriyanto.
Dia menambahkan, dari patroli gabungan itu, 5 orang warga dan 1 unit eskavator berhasil diamankan sebagai alat bukti.
“Lima orang sedang dilakukan pemeriksaan intensif oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2HLHK) Sulawesi. Alat berat yang disita 1 unit exavator,” ungkapnya.
Untuk lebih lanjut kata Supriyanto, para pelaku akan menjalani proses hukum dan akan ditangani oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2HLHK) sesuai kewenangan balai tersebut.
“BTNBNW melaporkan atas apa yang terjadi di lapangan, setelah dilakukan operasi gabungan oleh tim yang ditunjuk dan ditemukan orang yang diduga sebagai pelaku. Yang bersangkutan dibawa ke kantor Balai TNBNW utk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut,” tukasnya.
Saat ditanyakan para pelaku berasal dari Desa mana, Supriyanto belum bisa membeberkan karena masih dalam pemeriksaan.
“Untuk inisial, dasar hukum dan sebagainya, akan saya koordinasikan lebih lanjut ke PPNS yang bertugas. Saya belum dapat laporannya karena sedang dalam proses juga,” beber Supriyanto.
Kegiatan illegal mining di wilayah Potolo Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, terus berlangsung dan meluas. Bahkan mulai ada yang berani masuk kawasan TNBNW sebagaimana ditemukan tim patroli gabungan dan kini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk proses hukum.
Seperti diketahui, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih tegas, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
Sanksi terhadap kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH yakni sanksi pidana.
Pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.
Hingga saat ini, Minggu (23/2/2020), 5 pelaku yang berhasil diamankan masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. (ahr)
