JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia diprediksi masuk dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China pada tahun 2021. Hal tersebut berdasarkan proyeksi berbagai lembaga keuangan internasional mulai dari Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), hingga Bank Dunia.
“Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, Selasa (28/7).
Sebelumnya, sejumlah lembaga keuangan itu meramalkan bahwa ekonomi global pada 2021 akan mulai tumbuh positif. IMF memperkirakan ekonomi global tumbuh hingga 5,4 persen, Bank Dunia 4,2 persen, dan OECD 2,8 persen hingga 5,2 persen.
“Saya kira kalau perkiraan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia,” jelasnya.
Walaupun diproyeksikan bakal jadi negara tercepat pemulihan, dia meminta agar para menteri tetap waspada. Sebab saat ini tidak ada kepastian dalam ekonomi global pada 2021. “Kita tetap harus waspada, kemungkinan dan antisipasi kita terhadap resiko terjadinya gelombang kedua, second wave dan masih berlanjutnya sekali ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021,” imbuhnya.
Jokowi menjelaskan, saat ini situasi perkembangan ekonomi global sangat dinamis. Beberapa lembaga keuangan pun selalu merevisi prediksi mereka. “Artinya sekali lagi masih dengan penuh dengan ketidakpastian,” ungkap Jokowi.
Jokowi mengatakan saat ini penyerapan stimulus penanganan Covid-19 belum optimal. Dia merinci hingga 22 Juli 2020, penyerapan anggaran penanganan Covid-19 baru terealisasikan Rp 135 triliun, dari total anggaran Rp 695 triliun.
“Penyerapan stimulus penanganan covid ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Baru 19 persen. Sekali lagi baru 19 persen, di perlindungan sosial 38 persen, di UMKM 25 persen ini termasuk penempatan dana di himbara 30 triliun,” kata Jokowi melalui siaran telekofenrence di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (27/7).
Selain itu, penyerapan anggaran penanganan covid-19 di sektor kesehatan yang baru digunakan hanya 7 persen, sementara itu pemerintah daerah baru terserap 6,5 persen, insentif usaha mencapai 13 persen. Sebab itu, Mantan Wali Kota Solo tersebut meminta agar komite melakukan trobosan
“Bekerja lebih cepat sehingga masalah yang tadi saya sampaikan serapan anggaran belum optimal tadi betul-betuk bisa diselesaikan,” ungkap Jokowi.
Jokowi pun kembali mengingatkan agar para menteri dan komite untuk menghilagkan ego sektoral dan memangkas regulasi. Dia mengatakan jika masalah terdapat dalam peraturan segera lakukan perbaikan.
“Saya ingatkan kalau masalahnya di regulasi dan administrasi segera dilihat betul, kalau memang di regulasi revisi regulasi itu agar segera ada percepatan, lakukan shortcut, lakukan perbaikan,” ungkap Jokowi. (*)
merdeka
