KOTAMOBAGU – Manajemen kepegawaian yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mendapat pengakuan Pemerintah Pusat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memilih Kotamobagu sebagai pilot project manajemen kepegawaian di Sulawesi Utara (Sulut), ditandai dengan penandatangan momerandum off understanding (MoU) yang digelar di Gorontalo belum lama ini.
“Sekretaris Kota (Sekkot) Pak Tahlis Gallang yang mewakili Ibu Wali Kota dalam penandatangan MoU tadi dengan BKN,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), Adnan Masinae.
Dipilihnya Kotamobagu kata Adnan, karena BKN menilai seluruh Pemerintah Daerah di Sulut ini, Pemkot Kotamobagu berhasil menerapkan pola manajemen kepegawaian dengan baik. Semua daerah di Sulut diarahkan belajar ke Kotamobagu.
“Manajemen kepegawaian kita terbaik di Sulut lewat program lass paper yang kita terapkan,” ujar Adnan.
Ada beberapa indicator dinilai BKN, mulai dari pengurusan manajemen kepegawaian yang sudah baik, zero kesalahan ASN terus ditekan, fasilitas penunjang, dan yang utama adalah komitmen Wali Kota Tatong Bara yang terus memberikan pembinaan kepada ASN.
“Indikator penilaian itu dilakukan oleh BKN langsung. Termasuk kelengkapan administrasi data, alur kepegawaian selalu update,” jelasnya.
Sekkot Kotamobagu Tahlis Gallang menambahkan, ada juga indikator lainnya yang dinilai BKN yakni penilaian kinerja dan disiplin ASN secara periodik. Pelaksanaan pekerjaan setiap ASN per hari terus dilakukan penilaian agar bisa diketahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki ANS bersangkuta dalam melaksanakan tugasnya.
“Evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan ASN yang mengarah hingga ke pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Semua itu nilai kita baik,” tandas Tahlis. (zha)
