BOLMONG– Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow membuka workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa di Kabupaten Bolmong, Kamis (10/12/2020).
Kegiatan dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tersebut digelar di pendopo Rumah Dinas Bupati, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, dan diikuti oleh
seluruh sangadi serta perangkat desa se-Bolmong.
Bupati Yasti saat memberikan sambutan mengatakan, pelaksanaan workshop itu merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi seluruh stakeholder, sekaligus sebagai wahana evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa di Bolmong, khususnya penanganan dampak ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Bupati Yasti mengatakan, penyaluran dana desa di Bolmong untuk tahun 2020, sudah tuntas sampai dengan tahap dua sehingga menyisahkan 20 persen untuk tahap ketiga.
“Tahap ketiga juga sudah mulai disalurkan, dimana total pagu dana desa di Bolmong Rp161.562.494.000, dan dana desa yang sudah disalurkan ialah Rp139.014.091.050, atau angka presentasenya 86,04 persen,” ucap Yasti.
Jelas Yasti, penyaluran dana desa tahap satu, dua dan tiga selain melalui program padat karya tunai desa serta untuk penanganan Covid-19, juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Hal ini sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 14 tahun 2020 dimana BLT ini dianggarkan selama 9 bulan dari April hingga Desember 2020,” ungkap Yasti
Selain itu Yasti menyebut, BLT Dandes Rp75.935.400.000 atau 47 persen dari pagu dana desa tahun 2020. Kata Yasti telah tersalur dari April sampai September dan masih menyisahkan tiga bulan yang saat ini tengah disalurkan.
Ia juga memberikan apresiasi karena berkat dukungan serta pendampingan secara berkesinambungan kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa, maka penyaluran BLT dana desa bisa terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran.
Yasti pun berharap workshop tersebut bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi para sangadi dan perangkatnya agar bisa lebih baik lagi dalam mengelola keuangan desa di tengah pandemi Covid-19.
“Kepada para sangadi saya minta untuk mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya sehingga dalam pengelolaan dana desa di tahun 2021 nanti tidak menyalahi aturan dan ketenuan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Yasti. (len)
