KRONIK TOTABUAN- Mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow menggelar rapat bersama dengan Forkopimda, di D’Talaga Restoran, Rabu (28/7/2021).
Hadir pada rapat itu Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, Dandim Bolmong Letkol Inf Raja Gunung Nasution, Kapolres Bolmong AKBP Dr. Nova Irentu, SH. MH, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Hadiyanto, Kabag Ops Polres Bolmong AKP M. Ali Tahir, Asisten 1 Setda Bolmong Deker Rompas, kepala Dinas kesehatan Erman Paputungan dan Kepala BPBD Bolmong Syahril Mokoagow.
Baca Juga: Pemkab Bolmong Siapkan Beasiswa dan Bantuan Akhir Studi
Yasti dalam penyampaiannya mendukung penuh pelaksanaan operasi Yustisi oleh Tim Gugus Tugas Covid 19 melalui 4 pilar yakni Sangadi, Babinsa, Babinkamtibmas dan Tenaga kesehatan. Menurutnya pelaksanaan operasi Yustisi harus bersifat dinamis dan terarah serta tepat sasaran.
“Untuk pencegahan meningkatnya Covid -19 di Bolmong yang masuk zona kuning perlu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2,” ucap Yasti.
Di rapat tersebut Bupati Yasti pun membeber, kendati pelaksanaan vaksinasi masih terus berjalan di Kabupaten Bolmong, namun terbilang masih kekurangan stok vaksin.
“Vaksinasi yang ditargetkan kepada 179.000 warga di Bolmong masih belum tercukupi karena kekurangan stok,” kata Yasti.
Ia pun mengatakan, pihaknya telah meminta penambahan stok vaksin kepada Gubernur Sulut.
“Dalam waktu dekat Bolmong kembali akan menerima vaksin dari Pemprov Sulut,” terangnya.
Lanjutnya, untuk pelaksanaan vaksinasi nanti, Pemkab Bolmong telah menyiapkan vaksinator di 18 puskesmas dan RSUD Datoe Binangkang untuk mendukung suksesnya pelaksanaan vaksinasi.
Selain itu untuk mengantisipasi lonjakan Covid- 19, pemkab Bolmong juga telah menyiapkan rumah sakit Datoe Binangkang dan Rumah Susun, Desa Lalow sebagai tempat pelaksanaan isolasi mandiri.
Bahkan bupati minta kepada pemerintah desa untuk menyiapkan rumah singgah tempat isolasi mandiri di desa dan dibiayai oleh dana desa dan menjadi tanggung jawab sangadi. (len)
