JAKARTA– Tersiar kabar Presiden Joko Widodo akan mengumumkan reshuffle kabinetnya sehari menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia atau 16 Agustus 2017 mendatang.
Dilansir dari jpnn.com salah satu yang akan dlantik adalah Najwa Shihab. Putri kedua ulama ternama Quraish Shihab itu dikabarkan akan menggantikan Khofifah Indar Parawansa dari jabatan Menteri Sosial (Mensos).
Penggodokan nama-nama menteri baru dikabarkan terus dikebut menjelang 16 Agustus 2017. Ada nama baru, ada juga wajah lama yang sekedar tukar posisi.
“Nama baru ada dua orang, salah satunya adalah Najwa Shihab,” kata sumber.
Beberapa hari belakangan nama Najwa Shihab memang santer disebut bakal masuk di bursa calon menteri. Isu tersebut semakin meyakinkan publik ketika sosok kelahiran Makassar, 16 September 1977 ini melalui akun Instagram @najwashihab mengumumkan menghentikan acara Mata Najwa yang sudah dilakoninya selama 7 tahun.
Masih menurut sumber, nama lain yang digeser adalah Budi Karya Sumadi, yang sebelumnya Menteri Perhubungan, akan menjadi Menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno.
Budi Karya Sumadi selama ini dikenal sebagai profesional yang bertangan dingin dalam memimpin sebuah perusahaan. Kiprahnya mulai mentereng sejak memimpin Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di Ibukota, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Atas keberhasilannya itu, dia dipercaya memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni, PT Angkasa Pura II.
Juru bicara kepresidenan Johan Budi masih berkilah dengan rencana reshuffle tersebut.
Mantan juru bicara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebutkan, kabar bakal ada reshuffle adalah rumor belaka.
“Tidak ada pembicaraan soal itu (reshuffle menteri) di Istana,” kata Johan Budi.
Di tempat berbeda, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku tak mau ambil pusing terkait kabar akan didepaknya salah satu kader PPP dari kursi menteri agama.
Isu reshufle itu kan sudah terlalu sering dimunculkan oleh para spekulan politik. Buat PPP sudah lama gak jadi perhatian lagi karena terlalu seringnya dispekulasikan adanya reshuffle,” ucapnya.
Selain itu, katanya, PPP pada posisi menghormati soal reshuffle sebagai hak prerogatif Presiden. “Jadi apakah akan ada reshufle atau tidak dan apakah Menag akan direshufle atau tidak maka itu kami anggap sebagai domainnya Presiden,” sergahnya. (jpn/rab)
Sumber: jpnn.com
