KOTAMOBAGU- Setelah DPD PAN Kotamobagu memplenokan Jainuddin Damopolii sebagai calon tunggal walikota yang akan diusung di Pilwako 2018 mendatang, konstalasi politik di tubuh partai tersebut memanas.
Walikota petahana Tatong Bara langsung merespon hasil pleno DPD PAN Kotamobagu tersebut dengan pernyataan bahwa mekanisme yang dijalankan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Tatong merespon seperti itu karena dia sendiri merupakan Ketua Bappilu DPP PAN.
Menurut Tatong yang bisa dilakukan DPD maupun DPW hanya melakukan penjaringan dan mengusulkannya ke DPP, bukan memplenokan penetapan calon yang akan diusung.
“Yang bisa diplenokan DPD maupun DPW hanyalah kelengkapan berkas bakal calon yang mendaftar. Kemudian itu dikirim ke DPP. Jadi keliru kalau DPD langsung memplenokan calon yang akan diusung. Tidak ada dalam AD/ART itu. Siapa calon diusung di Pilwako itu adalah kewenangan DPP, bukan DPD,” ujar Tatong, Senin (4/9).
“Kalau berkas yang saya masukan ke DPD, saya menjamin lengkap. Kalau tidak lengkap pasti ada surat pemberitahuan dari DPD. Sampai hari ini tidak ada surat itu. Sampai saat ini DPP belum ada keputusan,” katanya.
Tatong juga tidak terlalu ambil pusing dengan langkah dilakukan DPD PAN Kotamobagu yang tidak mengakomodirnya. “Karena keputusan di DPP. Ambil contoh saja Pilkada Bolmong dan Boltim. DPD dan DPW usulkan lain, keputusan DPP lain. Dan itu harus dihormati,” pungkasnya.
Sementara itu informasi diperoleh Kronik Totabuan dari orang dekat, Tatong malam ini akan bertolak ke Jakarta. Dikabarkan Tatong diundang oleh Ketua DPP PAN Zulkifly Hasan dan jajaran pengurus untuk membahas soal Pilwako Kotamobagu.
“Coba cek, besok itu Tatong dipanggil Ketua DPP PAN,” ungkap sumber meminta namanya tak ditulis. (rab)
