LOLAK – Krisis dokter Pegawati Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Bolaang Mongondow, bakal terjadi pada tahun 2017 mendatang. Pasalnya, 15 orang dokter yang berstatus PTT, akan habis kontrak dan belum ada kejelasan perpanjangan. “Ya, kontrak para dokter tersebut akan habis akhir tahun ini. Jika sudah habis kontrak akan terjadi kekurangan tenaga dokter,” ungkap sumber di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong yang meminta namanya tidak dikorankan.
Dari informasi yang diperoleh, saat ini total Dokter yang mengabdi di Bolmong sebanyak 20 orang. Mereka terdiri dari dokter PTT sebanyak 16 orang namun pertengahan tahun ini, satu orang diantaranya sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengikuti empat orang lainnya. “Totalnya ada 15 dokter PTT dan 5 orang dokter PNS. Mereka tersebar di 18 Puskesmas di Kabupaten Bolmong,”tambah sumber.
Pemerhati Pemerintahan Bolmong Supandri Damogalad, meminta Pemda Bolmong untuk tidak mengabaikan permasalahan tersebut. Apalagi kata Supandri, faktor pelayanan kesehatan dari seorang dokter, hal yang wajib diadakan pemerintah. “Jika terjadi krisis tenaga dokter pastinya masyarakat akan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Dimana tanggungjawab Pemda,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Drg Rudiawan, mengatakan, status dokter PTT tersebut merupakan program pemerintah pusat, melalui kementerian kesehatan. Tahun ini, Kementerian Kesehatan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk memproses dokter PTT tersebut menjadi PNS. Namun dari 16 orang tersebut hanya seorang yang bersedia menjadi PNS. “Memang akhir tahun ini para dokter PTT tersebut sudah habis kontrak. Nantinya tahun depan pemerintah pusat sudah tidak menganggarkan dana untuk pembayaran gaji dokter PTT,” ungkapnya.
Sebagai langkah kongkrit, Pemkab Bolmong akan menganggarkan dana untuk biaya gaji dan insentif para dokter PTT yang dikelola pemerintah daerah. “Nantinya kita akan menganggarkan dana sebesar Rp600 juta untuk menggaji dokter PTT,” tutupnya. (alk)
