BOLMONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) telah merilis nama-nama mantan pejabat atau PNS aktif di luar daerah yang masih menguasai aset berupa kendaraan dinas.
Keberadaan aset daerah di tangan mantan pejabat dan PNS Bolmong sudah menjadi catatan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) selama dua tahun berturut- turut dan menjadi penyebab disclaimer.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow sudah tegas bahwa semua aset harus ditarik paling lambat tiga bulan ke depan.
“Jika tidak kepala SKPD yang bertanggung jawab atas aset akan saya evaluasi,” kata Yasti tegas saat memimpin apel kerja perdana pada 10 Juni lalu.
Tak lama-lama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Fico Mokodompit, Rabu (12/6/2019), mengatakan bahwa proses penarikan paksa akan dilakukan jika para mantan pejabat atau PNS aktif yang sudah pindah tugas tidak kooperatif mengembalikan.
“Setelah diumumkan kemarin, kita tunggu sikap kooperatif mereka. Kalau tidak, kita bersama-sama dengan penegak hukum akan melakukan penarikan paksa,” tandasnya. (len/zha)
