BOLMONG– Sejumlah perangkat desa di Bolmong terkena tuntutan ganti rugi (TGR) setelah karena menerima pembayaran penghasilan tetap (Siltap) dari desa. Inspektorat yang merekomendasikan itu setekah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) atas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017.
Penjelasan Inspektorat kepada sangadi dan aparat desa yang terkena TGR, rekomedasi itu dikeluarkan karena proses pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam perda menyebutkan perangkat desa harus berijazah minimal SMA sederajat. Serta yang berstatus pelaksana tugas (Plt) tidak bisa diberikan siltap.
“Perangkat desa harus terisi semua agar roda pemerintahan berjalan baik. Warga yang lulusan SMA tidak mau jadi perangkat desa, sehingga kami siasati isi dengan yang bukan lulusan SMA. Tapi nyatanya jadi masalah. Kami jadi bingung,” ungkap salah satu sangadi di Kecamatan Lolayan, Jumat (17/11/2017).
Sekda Bolmong Tahlis Gallang yang mengetahui persoalan ini mengatakan, pembayaran siltap perangkat desa tidak masalah selama yang bersangkutan tidak memegang dua jabatan sekaligus. Kalau pun dua jabatan, maka yang dibayarkan hanya untuk satu jabatan saja.
“Tidak masalah. Asalkan tidak merangkap jabatan. Nanti saya akan panggil Kepala Inspektorat,” ujar Tahlis.
Kepala Inspektorat Bolmong Abdul Latief saat dikonfirmasi membantah jika pihaknya merekomendasi TGR kepada perangkat desa karena bukan lulusan SMA.
“Alasan dikenakkan TGR karena kemungkinan yang bersangkutan menerima tunjangan ganda atau ada perangkat yang sudah diberhentikan tapi masih menerima siltap. Atau jangan-jangan dia kelebihan bayar. Itu saja,” kata Latief.
“Soal perangkat bukan lulusan SMA, dibolehkan asal disetujui oleh camat,” pungkasnya. (vdm)
