BOLMONG– Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut), Edwin Silangen mengatakan, Bank SulutGo saat ini mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pemindahan RKUD oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ke Bank BNI.
Pemindahan RKUD tersebut, kata Silangen, mengakibatkan Bank SulutGo mengalami gangguan dalam menjalankan bisnisya, karena peminjaman uang yang dilakukan oleh PNS Bolmong jaminannya adalah gaji.
“Tentunya hal ini tidak akan jadi masalah kalau jaminan gaji tersebut tetap disetorkan ke Bank SulutGo. Atas dasar itulah, maka Gubernur Sulut melayangkan surat kepada Dirjen Bina Keungan Daerah untuk melaksanakan rapat fasilitasi,” ucap Silangan pada rapat fasilitasi permasalahan pengelolaan BUMD terkait penguatan BPD SulutGo, Selasa (29/1/2019) kemarin, di kantor Kemendagri.
Baca Juga: ASN Bolmong Mulai Lakukan Pencairan Gaji Lewat BNI
Silangen mengatakan, dalam waktu dekat akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Dalam RUPS Luar Biasa nanti, kata dia, merupakan kesempatan bagi Pemda Bolaang Mongondow untuk menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan Bank SulutGo.
“Inti dari permasalahan ini yaitu ada pada pinjaman PNS dengan menggunakan prinsip bank berupa jaminan yaitu gaji dari PNS peminjam,” katanya.
Baca Juga: Di Hadapan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Yasti Beber Alasan Pemindahan RKUD dari Bank SulutGo
Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, saat ini sementara bernegosiasi dengan BNI untuk melakukan Take Over Kredit (Memindahkan Kreditur) dan dialihkan ke Bank BNI.
“Karena BNI tidak berhak memotong gaji PNS di Bank SulutGo karena PNS itu yang melakukan perjanjian dengan Bank SulutGo, bukan dengan pihak BNI. Dan BNI-pun tidak diberikan kewenangan oleh PNS untuk melakukan pemotongan. Sedang kami negosiasi,” kata Yasti. (len)
