KRONIK TOTABUAN – Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2021-2026, di Luwansa Hotel and Conevention Center, Manado, Selasa (29/6/2021).
Kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diwakili Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Sri Purwaningsih, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas-RI Amalia Adininggar Widyasanti, Forkopimda Provinsi Sulut, Bupati dan Walikota 15 Kabupaten/Kota se-Sulut tersebut dibuka langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Gubernur Olly dalam sambutannya mengatakan, visi pembangunan Provinsi Sulut sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, adalah Sulut Maju dan Sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia dan Asia Pasifik, yang diterjemahkan kedalam 5 misi, yaitu peningkatan kualitas manusia, Penguatan ekonomi yang bertumpuh pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa, pembanguan infrastruktur dan perluasan konektifitas, pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.
“Visi-misi itu merupakan hasil formulasi dari evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016 hingga 2020. Beragam permasalahan yang masih harus mendapatkn perhatian dari pelaksanaan pembangunan kedepan antara lain seperti pandemi covid-19, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, revolusi industri, transformasi ekonomi dan implementasi undang-undang tenaga kerja,” kata Olly.
Olly menjelaskan, sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian visi misi tersebut telah dirancang 10 program prioritas pembangunan tahun 2021-2026 yakni meliputi, pemulihan ekonomi dan reormasi sosial dampak pandemi covid-19, pembangunan konektifitas, meningktakan sarana pendidikan yang layak dan berteknologi, menibgkatkan solidaritas dan peran tokoh agama, melanjutkan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), menigkatkan produktifitas sektor pariwisata, perkembangan kawasan ekonomi khusus, memperbanyak kualitas pelayanan kesehatan, iklim investasi makin kondusif dengan kemudahan regulasi dan sistem perizinan yang tetap berpihak pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, dan terakhir percepatan transformasi digital dan pelayanan publik.
“Telah juga dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah dalam upaya percepatan visi misi tersebut, yakni tahun 2022 mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, tahun 2023 meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas, tahun 2024 meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan perluasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan pemilu,” kata Olly menjelaskan.
Menurutnya, pembangunan berkesinambungan untuk Provinsi Sulut sangat perlu untuk didukung penuh dalam rangka mensukseskan RPJMD sampai tahun 2026.
“RPJMD adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalm meningkatkan kesejahteraan rakyat. musrenbang sebagai salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD adalh bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut, semoga dalm musrenbang ini dapat mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan,” tutupnya.
Terpisah, mewakili Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bolmong, Taufik Mokoginta saat diwawancarai usai pelaksanaan acara tersebut mengungkapkan, Musrenbang Provinsi merupakan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Provinsi, ia menyebut, ada 2 prioritas daerah Bolmong yang diusulkan ke Provinsi.
“Yang pertama berkaitan dengan pengembangan bandara Loloda Mokoagow dan keterkaitan program pengembangan Kawasan Industri Mongondow (Kimong). Ini sudah menjadi komitmen Bupati dan Masyarakat Bolmong agar 2 program besar ini bisa berjalan dan berkembang masuk ke RPJMD Provinsi Sulut sehingga bisa menjadi prioritas nasional,” kata Taufik.
Ia menjelaskan selain dua prioritas pokok tersebut juga ada berbagai aksesibilitas lain yang turut diusulkan masuk RPJMD Provinsi untuk 5 tahun kedepan.
“Aksesibilitas lain tetap masuk kedalam usulan kita, seperti pembangunan jalan dan lain sebagainya. Jadi disitu ada pokok-pokok pembiayaan yang tidak bisa kita biayai, itu diakses untuk bisa dibiayai oleh Provinsi maupun Pemerintah pusat,” terang Taufik. (adv)
