KOTAMOBAGU– Pemerintah Pusat terus memberikan kemudahan kepada daerah dengan memperpendek birokrasi dalam merealisasikan dana daerah. Jika sebelumnya dana alokasi khusus (DAK) dan alokasi dana desa (ADD) harus dijemput lebih dulu di Jakarta, mulai 2017 ini tidak lagi. Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kini tinggal berurusan dengan Kantor Pajak Pratama Nasional (KPPN) area Kotamobagu.
“KPPN sudah datang memberi tahu kepada kami, mulai tahun ini DAK dan ADD langsung diterima lewat KPPN Kotamobagu. Tak perlu lagi kami ke Jakarta,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Rio Lombone, Selasa (7/3).
Meurut Lombone, dengan adanya perubahan sistem pengelolaan tersebut, sangat membantu pemerintah daerah. Dengan demikian, penghematan anggaran untuk perjalanan dinas ke Jakarta juga bisa dilakukan BPKD. Tahun sebelumnya, kata Lombone, BPKD harus dua sampai tiga kali bolak balik Jakarta untuk berkoordinasi hingga sampai dana masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
“Sebelumnya untuk pengurusan DAK dan ADD, kami harus ke Kementerian Keuangan terlebih dahulu, baru ditransfer ke kas negara dan selanjutnya baru ditransfer ke kas daerah. Sekarang ini, dari kas negara langsung ditransfer ke KPPN dan langsung ke kas daerah tanpa harus ke pusat lagi,” katanya.
Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu Tahlis Gallang mengatakan, dipangkasnya birokrasi penyaluran DAK dan ADD oleh Pemerintah Pusat saat ini menguntungkan daerah. “Tidak repot lagi. Tentu dengan pemangkasan birokrasi ini yang kita harap adalah, tidak terjadi lagi keterlambatan terutama DAK,” kata Tahlis. (rab)
