LOLAK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Welty Komaling, menegaskan, meski telah menggelar rapat paripurna kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolaang Mongondow (Bolmong) 2017 pada, Selasa (25/10) lalu, untuk pembahasan, menunggu draft Ranperda yang akan diserahkan Eksekutif. “Kalau draf Ranperda sudah masuk, kita tinggal menjadwalkan paripurna nota pengantar dilanjutkan dengan pembahasan tingkat komisi,” kata Welty.
Menurut Welty, pihaknya menargetkan APBD selesai dibahas sebelum batas waktu yang ditentukan yakni akhir November. “Sebelum batas waktu, kita akan tuntaskan pembahasan kemudian dikonsultasikan ke Pemprov,” tambah Welty.
Selain itu, DPRD mendukung program Pemkab yang dituangkan dalam APBD 2017, dengan pro kepentingan rakyat. Terutama untuk program di bidang kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan. “Ada aturan yang menjelaskan mengenai kesehatan dan pendidikan dalam penganggaran dalam APBD. Jadi, kita akan memasukkan formulasi yang diatur dalam undang-undang,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berharap agar dalam pelaksanaan agenda tadi, eksekutif dapat memaksimalkan sinergitas supaya agenda yang begitu padat bisa diselesaikan tanpa melewati batas waktu. “Sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara teman-teman di legislatif dan terutama pihak eksekutif agar koordinatif,” katanya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bolmong Raya, Sutrisno Tola, berharap pengalokasian anggaran nanti agar proporsional. “Untuk bidang kesehatan sudah diwajibkan daerah agar mengakomodir 20 persen. Begitu pula untuk pendidikan,” ujarnya.
APBD yang pro rakyat menjadi tanggung jawab pihak eksekutif dan perpanjangan rakyat yakni DPRD. “Keduanya merupakan pihak yang harus memformulasi anggaran untuk kepentingan rakyat,” ujarnya. (ahr)
