BOLMONG– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar workshop Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Aparatur Sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Rabu (12/9/2018).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang. Hadir juga Kepala Diskominfo Parman Ginano, Inspektur Daerah Rio Lombone, dan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekda Tahlis Gallang sebagai pemateri mengajak peserta workshop agar mengikuti perkembangan teknologi dan bisa memanfaatkannya agar pelaksaan pemerintahan lebih efektif.
“Kita harus mau memanfaatkan perkembangan teknologi. Jika tidak, kita akan lebih tertinggal,” ucap Tahlis saat memberikan materi.
Tahlis mengatakan, ide untuk memanfaatkan teknologi ini bukan nanti sekarang namun sudah ada sejak tahun 2003 yang dimuat dalam Intruksi Presiden RI Tentang Pengembangan e-Government. Selain itu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
Tahlis menambahkan, Pemkab Bolmong tidak hanya mengunakan aplikasi e-Government, tapi nantinya akan mengunakan aplikasi e-Budgeting untuk mempermudah pekerjaan pemerintahan.
“Jika kita semua bisa mengunakan e-Government dengan baik, saya yakin pelaksanaan pemerintahan itu akan lebih efektif. Namun paling pokok dalam pengunaan aplikasi ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, karena masih banyak ASN yang belum bisa mengoprasikan komputer,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Parman Ginano mengatakan, dengan menerapkan e-Government, maka data dan informasi bisa lebih tepat sasaran, transparan, serta memberikan kemudahan untuk diakses.
“Bagi masyarakat, hal ini akan sangat banyak manfaatnya. Seiring berjalannya waktu, aplikasi dan program pada OPD semakin banyak, sehingga kalau masih memberikan pelayanan manual bisa overload. Maka dari itu dengan mengikuti pengembangan teknologi semua akan lebih mudah.” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Inspektur Daerah Rio Lombone mengatakan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Bolmong harus menyajikan informasi bagi masyarakat atau publik.
“Jadi tidak ada lagi informasi yang harus ditutup-tutupi kecuali memang jenis informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang,” kata Lombone. (len)
