KRONIK TOTABUAN – DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan hasil reses anggota DPRD masa sidang I Tahun 2022, Selasa (8/3/2022).
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, didampingi Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani, dan juga turut dihadiri oleh para anggota DPRD.
Welty Komaling dalam penyampaiannya mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna penetapan hasil reses masa sidang I Tahun 2022 telah memenuhi syarat, sebagaimana di atur dalam tata tertib DPRD Bolmong.
“Dari jumlah 30 anggota DPRD Bolmong, rapat paripurna ini telah dihadiri oleh sebanyak 19 anggota. Maka dengan demikian dari jumlah ini telah memenuhi kourum, sebagaimana dengan pasal 181 ayat 1 huruf C tentang tata tertib dewan, maka paripurna ini sah untuk dilaksanakan,” terang Komaling.
Kata Welty, agenda rapat Paripurna DPRD Bolmong yakni, mendengarkan sekaligus penyerahan laporan hasil reses tentang aspirasi masyarakat di masing–masing Daerah Pemilihan (Dapil) anggota dewan, diserahkan melalui perwakilan fraksi dan akan menjadi rumusan Pokok–Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Bolmong pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun 2023 nanti.
Jelas Welty, berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD, yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Dalam UU nomor 23 tahun 2014, secara eksplisit ditegaskan bahwa unsur penyelenggara pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah dan DPRD. Perlu diketahui bahwa UU mengamanatkan DPRD bersama kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dalam penyelenggaraan dibantu oleh perangkat-perangkat daerah,” jelas Welty.
Pedoman penyusunan Pokir DPRD didasarkan pada Pemrmendagri nomor 86 tahun 2017 tentang, tata perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Ia menjelaskan, dalam ayat 1, penelaahan Pokir DPRD sebagaimana dalam pasal 153 huruf K, merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD, berdasarkan risalah RDP dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Dalam ayat 2, pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas ril anggaran.
Ayat 3, risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen di tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
Dan pada ayat 4, hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan, penyampaian Pokir DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam perencanaan pembagunan daerah khususnya penyusunan rancangan awal RKPD untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan kerja pemerintah daerah dalam satu tahun yang nantinya kebijakan anggaran tahun 2023 nanti.
Lanjut Welty, berdasarkan peraturan DPRD tentang Tatib DPRD pasal 67 ayat 5, Reses dipergunakan oleh DPRD baik secara kelompok atau perorangan untuk mengunjungi Dapilnya guna menyerap aspirasi masyarakat.
“Anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD pada rapat paripurna,” kata Welty.
Selain itu, untuk tata cara perubahan PRJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, para anggota DPRD dapat memberikan saran serta pendapat berupa Pokir berdasarkan hasil reses penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan rumusan.
“Jadi, hasil penyerahan reses ini akan disempurnakan terlebih dahulu sebelum diserahkan secara tertulis ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bolmong,” tutupnya.
Di tempat itu juga, anggota DPRD Bolmong Supandri Damogalad meminta kepada pimpinan DPRD untuk lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sebab batas untuk penginputan pokir DPRD Selasa, 8 Maret tahun 2022 hari ini.
“Sementara staf ahli fraksi kami sejak tadi belum bisa membuka aplikasi dari Bappeda untuk menginput data – data hasil reses anggota fraksi PKB DPRD Bolmong,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani mengatakan sekretaris DPRD Bolmong Yarlis Haram, akan berupaya untuk berkomunikasi dengan Bappeda Bolmong.
“Mungkin servernya pemerintah daerah lagi gangguan, saya pastikan pokir anggota DPRD Bolmong akan terinput,” tandasnya. (adv)
