KOTAMOBAGU- Dengan adanya 5 kasus positif Covid-19, DPRD Kotamobagu menyarankan kepada pihak eksekutif atau Pemkot Kotamobagu untuk segera mengambil langkah peningkatan status menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pemkot Kotamobagu disarankan segera mengajukan pemberlakuan PSBB ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Wakil Ketua DPRD Kotamobagu Syarifuddin Mokodongan mengatakan, alasan untuk mengajukan PSBB sudah terpenuhi.
“Dengan 5 kasus yang ada, Kotamobagu sudah masuk dalam kategori transmisi lokal. Serta berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh juru bicara gugus Covid-19, masih ada lagi yang akan dilakukan pemeriksaan swab, bisa kemungkinan bertambah,” kata Mokodongan, Kamis (23/4/2020), di kantor DPRD.
Hal ini, kata Mokodongan, perlu diseriusi untuk langkah antisipasi agar tidak terjadi penyebaran yang lebih meluas dari virus ini.
“Tentu disadari bahwa semua itu berkonsekuensi anggaran yang harus memadai. DPRD mendukung pergeseran anggaran seluas luasnya kepada eksekutif. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh anggaran infrastruktur dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19,” katanya.
“Tentunya semua itu harus dikelola dengan bijak, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Hari ini Kotamobagu belum membutuhkan infrastruktur, yang dibutuhkan adalah keselamatan rakyat itu sendiri,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag meminta masyarakat agar tidak mengucilkan pasien dan keluarga.
Dia mengajak semua element masyarakat di Kotamobagu untuk memberikan dukungan baik secara moril dan meteril untuk menguatkan psikologi pasien san keluarga.
Kepada masyarakat yang pernah melakukan kontak erat dengan lima pasien yang positif, diminta juga untuk kooperatif memeriksakan diri kepada petugas medis.
“Supaya kita sama-sama bisa melakukan deteksi dini atau pencegahan virus ini menyebar lebih luas lagi,” kata Meiddy. (nza)
