BOLMONG– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Perda, Selasa (7//2018).
Penetapan Perda LPJ tersebut melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, Sekda Tahlis Gallang, bersama seluruh jajaran kepala SKPD hadir. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga lurah dan sangadi ikut hadir.
Dalam rapat paripurna, juru bicara enam fraksi DPRD Bolmong menyatakan menyetujui Ranperda LPJ ditetapkan menjadi Perda.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan, LPJ merupakan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian serta pengawasan,” kata Welty.
Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow mengucapkan terima kasih kepada DPRD Bolmong yang telah selesai membahas, memberikan tanggapan, pandangan, saran, koreksi, serta masukan terhadap Ranperda LPJ, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda.
“Terkait dengan semua masukan dan saran yang disampaikan dalam paripurna ini, sepenuhnya akan menjadi perhatian dan pedoman bagi kami selaku pihak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini,” kata Yasti.
Setelah rapat paripurna penetapan Perda LPJ, DPRD Bolmong juga menggelar rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun anggaran 2019. (len)
