MANADO, kroniktotabuan.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar exit meeting pemeriksaan terinci BPK RI, terkait pemeriksaan kinerja atas desain strategi kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sulut
Agenda ini menjadi forum finalisasi pemeriksaan BPK sekaligus ruang penguatan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Rapat dipimpin oleh Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, didampingi Kepala Inspektorat Jemmy Kumendong, Kepala BKAD Clay Dondokambey. Pertemuan ini juga diikuti oleh instansi teknis terkait yang digelar di ruang rapat Sekprov Sulut, kantor Gubernur, Jumat 28 November 2025.
Sementara dari BPK RI dihadiri langsung Ketua Tim Dwi Maulida Agustine. Pada kesempatan itu, Ia menyampaikan beberapa hal penting yang masih menjadi catatan BPK untuk dapat ditindaklanjuti pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota.
“Sebagaimana tadi sudah disampaikan dan rekomendasinya telah diserahkan ke tim TAPD Pemprov Sulut,” singkat Dwi.
Sementara itu, Sekprov Sulut Tahlis Gallang menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK atas tanggapan dan data yang telah disampaikan. Namun, Ia berharap tanggapan dan data yang disampaikan itu berdasarkan rekomendasi atau kondisi ril fakta di lapangan.
“Jadi, itu yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih, kami menunggu penyerahan LHP. Yang pasti rekomendasi ini menjadi prioritas kami untuk ditindaklanjuti,” kata Sekprov Tahlis.
Dengan rekomendasi BPK ini, Tahlis menggaris bawahi ada beberapa hal penting yang menjadi catatan untuk dievaluasi secara keseluruhan di semua tingkat.
“Rekomendasi ini sebagai dasar kami untuk melakukan action. Atas nama bapak gubernur menyampaikan terima kasih kepada tim BPK,” tandas Sekprov TG. (Chipta Molanu)





Discussion about this post