MANADO, kroniktotabuan.com – Untuk mengoptimalkan program kegiatan YSK-Viktory pada tahun 2026 mendatang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.
Rapat TAPD dan Banggar di pimpin langsung oleh ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, diruang paripurna Deprov Sulut, Jumat 14 November 2025.
Dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2026, Ketua DPRD mempertanyakan pandangan kebijakan umum anggaran kepada TAPD agar bisa menyampaikan sekalugus menjelaskan kepada tim banggar DPRD Provinsi.
Pada kesempatan itu, ketua TAPD Pemprov Sulut Tahlis Gallang menyampaikan pandangan kebijakan anggaran pada tahun 2026.
Di hadapan tim Banggar DPRD Provinsi Sulut, Tahlis menjelaskan kondisi anggaran untuk tahun 2026 mendapat potongan dari pemerintah pusat seperti Dana Transfer Daerah. Sehingga Pemprov Sulut melakukan penghematan luar biasa.
“TPP bagi ASN yang biasanya dianggarkan untuk 14 Bulan, tahun 2026, nanti hanya 12 bulan. Itupun besarannya akan dievaluasi oleh kemendagri dan kementrian keuangan. Kalau tetap, berarti hanya 12 bulan saja,” jelasTahlis.
Tidak hanya itu, Sekprov Sulut juga menjelaskan salah satu pertanyaan dari anggota Banggar, bahwa selain TPP, anggaran perjalanan dinas perangkat daerah terjadi pemotongan 50 persen dari anggaran dalam APBD-Perubahan 2025.
“Jadi, kita juga ada pemotongan perjalanan dinas sebesar 50 persen,” ungkap Tahlis.
Selain itu, tiap kegiatan di masing-masing SKPD juga mengalami pemangkasan karena dampak dari pengurangan anggaran secara menyeluruh semua daerah. Namun demikian disampaikan Sekprov bahwa walaupun dana transfer berkurang, ada rasionalisasi pada pendapatan asli daerah.
“Pemerintah provinsi Sulut tetap optimis bisa mencapai sasaran dan indikator makro pembangunan daerah,” jelasnya.
Untuk diketahui ada delapan program prioritas pemerintah provinsi Sulut di tahun 2026 yaitu:
1.Peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM.
2.Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
3.Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM.
4.Peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
5.Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis kearifan lokal.
6.Stabilisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
7.Pemenuhan energi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
8.Peningkatan ekonomi dan investasi daerah.
Sekedar informasi, KUA-PPAS Tahun 2026 yakni, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.3.165.235.721.995, belanja daerah direncanakan Rp.2.974.612.390.563. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.20.000.000.000, Pengeluaraan pembiayaan sebesar Rp.210.623.331.432. (Chipta Molanu)
