Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali merespons kritik yang sering dialamatkan kepadanya soal pengelolaan utang pemerintah.
Sri Mulyani menyayangkan selama ini terdapat anggapan bahwa kerja Kementerian Keuangan hanya melakukan penerbitan utang yang tidak sepenuhnya benar. “Padahal kita tidak punya Dirjen Utang, yang ada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, karena teknisnya namanya pembiayaan,” katanya saat membuka acara kompetisi “Hackathon” di Jakarta, Jumat malam, 1 Maret 2019.
Selain itu, kata Sri Mulyani, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami bahwa Indonesia merupakan negara kaya karena mempunyai barang milik negara. Nilai barang milik negara itu lebih dari Rp 6.000 triliun dan dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
“DJKN tidak pernah dilihat, yang dilihat utangnya terus. Dan kita ketakutan sama utang. Padahal aset kita yang naik tidak pernah dilihat,” kata Sri Mulyani. Berdasarkan revaluasi aset yang dilakukan pemerintah pada periode 2017-2018, nilai aset negara saat ini mencapai Rp 5.728,49 triliun, atau melonjak hingga 272,42 persen, dari Rp 1.538,18 triliun pada satu dekade lalu.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mendorong kegiatan komunikasi maupun sosialisasi melalui inovasi berbasis teknologi atas pelaksanaan anggaran kepada masyarakat sebagai upaya transparansi. Sosialisasi seperti itu penting untuk meluruskan berbagai kesalahapahaman yang masih terjadi di kalangan masyarakat mengenai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara.
“Masyarakat sekarang punya rasa ingin tahu luar biasa terhadap tugas Kementerian Keuangan. Tugas kita adalah melakukan komunikasi dan memberikan pendidikan,” kata Sri Mulyani.
Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan saat ini sangat penting bagi masyarakat terutama generasi muda untuk mengetahui proses penyusunan maupun kebijakan penggunaan APBN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi terhadap publik agar penggunaan anggaran dapat terpantau pemanfaatan maupun kegunaannya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita terus menerus melakukan edukasi agar ketika mereka harus membayar pajak, mereka tahu alasan untuk membayar pajak, dan hal itu dilakukan untuk negara kesatuan,” ujar Sri Mulyani.
Salah satu bentuk inovasi sosialisasi itu adalah melalui penyelenggaraan kompetisi Hackathon. Kompetisi ini merupakan kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak berbasis aplikasi agar kegiatan edukasi publik dapat berjalan lebih efektif.
Saat ini, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kompetisi Hackathon yang diikuti oleh 39 finalis selama tiga hari bertajuk Generasi Peduli #Uangkita agar masyarakat makin peduli dengan kebijakan penggunaan APBN.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pernah mengatakan, sebaiknya sebutan Menteri Keuangan saat ini diganti dengan Menteri Pencetak Utang. Dia berujar penggantian sebutan ini karena utang Indonesia terus bertambah banyak.
“Utang menumpuk terus, kalau menurut saya jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang,” kata Prabowo di acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pemenangan Prabowo-Sandi di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Sabtu, 26 Januari 2019.
Saat itu Prabowo menyebut menteri keuangan saat ini gemar dan bangga mencetak utang. Namun, kata dia, yang disuruh membayar utang orang lain.
Antara
