BOLMONG– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bolmong menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Selasa (27/3/18), di aula Kantor Bappeda.
Rakor dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Yudha Rantung, Kepala Diskominfo, Parman Ginano, Sekretaris Diskominfi, Jenli Mongilong, serta seluruh pejabat PPID di lingkup Pemkab Bolmong.
Asisten II, Yudha Rantung, mengatakan rakor tersebut sebagai upaya meningkatkan peran aktif kapasitas dan kapabilitas keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, lebih khusus terkait pengelolaan dokumen negara di lingkup Pemkab Bolmong.
“Komunikasi dan koordinasi publik penting agar tugas-tugas pemerintah baik dari segi pembangunan dan kemasyarakatan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat umum yang menjadi sasaran pelayanan kita,” ujar Rantung saat memberikan sambutannya.
Lanjutnya, hal tersebut penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditindaklanjuti dengan peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah.
“Kebutuhan dan keterbukaan informasi sangat penting dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian diperlukan adanya pengelolaan informasi yang baik dan terformat sehingga menjadi pedoman layanan publik baik melalui layanan langsung maupun melalui media telepon, email, atau website,” ujarnya.
Sekretaris Diskominfo Bolmong, Jenli Mongilong, menambahkan, regulasi dan aturan harus menjadi catatan setiap pejabat pengelola informasi
“Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan suatu sistem kerja yang harus saling terkoordinasi, terinformasi, terkoneksi, terintegrasi, terpadu dan terdokumentasi. Apalagi sekarang kita telah menerapkan sistem pengelolaan e-monev, e-planning dan e-budgeting,” katanya. (rza)
