KOTAMOBAGU– Ratusan warga Kotamobagu yang melapor ke Panwaslu Kotamobagu karena keberatan nama dan kopian KTP mereka masuk daftar syarat dukungan calon perseorangan, serta diduga tanda tangan mereka dipalsukan, disarankan melapor ke pihak kepolisian.
Pasalnya, pemalsuan tanda tangan merupakan tindak pidana murni yang harus segera ditangani dan diberikan efek jera terhadap para pelakunya.
Pemerhati Hukum Kotamobagu, Kasman Damopolii SH mengatakan, dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan secara massal untuk kepentingan dukungan kepada salah satu calon perseorangan di pilkada, para korban harus punya keberanian melaporkan ke polisi.
“Jadi ada dua pintu. Terkait dengan keberatan hak politiknya dirampas, melapor ke Panwaslu untuk diteruskan ke Gakumdu. Tetapi di situ ada masa kedaluwarsanya. Karena itu melapor juga ke polisi. Sebab pemalsuan tanda tangan itu pidana murni dan prosesnya harus lebih dulu melalui aduan oleh para korban,” ujar Damopolii, Kamis (27/122017).
Dia mengimbau, para korban tidak perlu takut untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada polisi.
“Dan itu pasti diproses oleh polisi karena pemalsuan dampaknya pasti merugikan korban baik secara materi maupun nonmateri. Pelakunya pasti akan terjerat jika warga melapor,” katanya. (vdm)
