KOTAMOBAGU – Untuk kelanjutan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pemerintah Kota Kotamobagu tengah melakukan lobi anggaran di Kemeneterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kami masih tetap mengalokasikan anggaran operasional untuk penanganan kawasan kumuh di Kotamobagu, hal ini sebagai persiapan jika kemudian proposal pengajuan penanganan kawasan kumuh yang telah disampaikan tahun 2020 bisa disetujui oleh Kementerian PUPR,” ujar Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Chelsia Paputungan.
Chelsia menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu respon Kementerian PUPR terkait pengajuan proposal yang telah disampaikan dan berharap bisa segera mendapat jawaban bantuan guna untuk pembangunan penanganan drainase, jalan pemukiman, air bersih skala lingkungan, tempat pembuangan sampah, atau penataan lainnya.
“Saat ini Ibu Wali Kota masih berada di Jakarta untuk mengupayakan hal ini. Kita berharap hasilnya baik agar ada bantuan dana untuk penanganan kawasan kumuh di Kotamobagu,” ujarnya.
Lanjutnya, Kementerian PUPR melaksanakan program pencegahan kawasan kumuh di Indonesia pada tahun 2020 dan berlanjut hingga tahun 2021 ini.
“Kota Kotamobagu sendiri tercatat memiliki 102 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 11 kelurahan, dan penanganan kawasan ini yang kami ajukan ke Kementerian PUPR,” pungkasnya.(bto)
