BOLMONG– Kegiatan pertambangan dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Perintis Desa Tanoyan, Kecamatan Lolayan, terus mendapat respon pemerintah. Itu karena lahan seluas 100 hektar milik KUD Perintis, memiliki izin resmi. Bahkan pengurus KUD tinggal menunggu waktu kesiapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk melihat langsung presentasi kegiatan tambang berbasis ramah lingkungan yang dilakukan KUD Perintis.
Ketua KUD Perintis L Mamonto mengatakan, lokasi Rape yang dikelola KUD tujuannya untuk kepentingan masyarakat. “Itu tujuan utamanya, bukan yang lain,” ungkap Mamonto, Minggu (17/9).
Sekertaris KUD Perintis Abdul Ripai Manggo mengatakan, lokasi Rape ditargetkan menjadi pilot project pertambangan ramah lingkungan untuk skala provinsi Sulut. “Kami tidak menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri,” ujar Ripai.
Bendahara KUD Perintis Sarip Alimudin menambahkan, untuk perizinan, saat ini KUD tinggal menunggu izin clean and clear (CNC). “Kalau presentasi kami tinggal menyesuaikan dengan jadwal Pak Gubernur,” kata Sarip.
Sementara itu Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk mengatakan, saat ini di Provinsi Sulut ada 70 kegiatan usaha pertambangan yang tinggal menunggu jadwal presentasi di hadapan Gunernur.
“Dari 70 ini, KUD Perintis Desa Tanoyan salah satunya. Jadi mereka ini akan melakukan presentasi secara bersamaan di hadapan Gubernur Sulut,” kata Yanny.
Seperti diketahui, secara keseluruhan, wilayah pertambangan Desa Tanoyan mencapai 2.000 hektar dan saat ini masih menyisakan 1.900 hektar yang belum memiliki izin resmi. Sedangkan 100 hektar yang sudah mengantongi izin resmi adalah lahan milik KUD Perintis.
Di Tanoyan menurut warga setempat, memiliki cadangan material mengandung emas yang cukup besar. Seperti yang berada di lapangan olah raga, sungai ongkag, lokasi Lingkobungon atas dan bawah, Sondana, Modopola atas bawah, Talong, Jalur Tujuh, Tobaang, Lungunon atas dan bawah, Lonaya, Linggaga bawah dan puncak ujung, Apar, dan persawahan Lungunon. (ahr/rab)
