BOLMONG– Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, menghadiri acara konsultasi regional Sulawesi terkait penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di Kota Manado, Senin (5/8/2019).
Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas RI ini, turut dihadiri seluruh kepala-kepala daerah yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) serta Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, Deputi di kementerian BPN/Bappenas RI.
Dalam pembahasan tersebut, ada yang menarik dari pernyataan Bupati Yasti. Ia mengakui pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) di kabupaten/kota, terbilang merata namun tidak adil.
“Kita tahu bersama, Kabupaten Bolmong merupakan wilayah terluas di Sulut. Panjang jalan kabupaten hampir 600 kilometer. Kalau dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain tidak lebih dari 100 kilometer. Akan tetapi DAK yang diterima sama. Akhirnya, yang lain jalannya bagus dan lebar, sedangkan kita untuk pemeliharaanya saja tidak cukup. Ini berarti ada kesenjangan,” ucap Yasti.
Tak hanya itu, lanjut Yasti, target yang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampaikan yaitu terkait pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan harus turun, terbilang sangat tinggi di Bolmong.
“Kalau pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah Sulut, Bolmong bisa dibilang tertinggi. Wilayah kami punya semuanya, mulai dari hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangannya yang luar biasa, dan panjang bibir pantai kita ada 121 km, akan tetapi kalau kita lihat infrastruktur di Bolmong belum memadai,” katanya.
Bolmong butuh industrialisasi karena Bolmong punya potensi dan penghasilan Daerah yang cukup besar tidak hanya di tingkat provinsi tapi, bisa bersaing di tingkatan Nasional.
“Tapi kalau DAK kita yang hanya dengan segitunya saja, yaitu Rp18 milliar dan dengan perbaikan jalan sepanjang 600 km. itu tidak cukup untuk membiayai. Tidak ada industri yang akan datang ke daerah kami,” jelas Yasti.
Begitu juga di pendidikan, DAK Bolmong juga terbatas, padahal anak usia sekolah di Bolmong lebih besar daripada kabupaten dan kota yang lain.
“Kita lebih besar, tapi DAK kita dibagi sama, termasuk juga kesehatan. Ini tidak adil namanya,” katanya.
Di akhir penyampaianya, Yasti berharap Bappenas harus ada pemutakhiran data agar supaya peruntukan kepada masing-masing Kabupaten dan Kota bisa tepat sasaran.
“Kalau hanya Copy paste dari data yang dulu-dulu, itu tidak akan berdampak apapun kepada masyarakat kita. Bappenas harus adil bukan sama rata akan tetapi harus sesuai dan proporsional,” tandasnya. (len)
