Setelah diparipurnakan 15 Februari lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus memacu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Pasalnya, Perda RPJMD harus sudah ada maksimal enam bulan sejak Walikota dan Wakil Walikota dilantik. Jika terlambat, sanksinya baik Pemkot maupun DPRD tidak akan menerima hak-haknya selama tiga bulan.
RPJMD juga menjadi dasar pijakan Pemkot Kotamobagu di bawah kepemimpinan Walikota Kotamobagu Tatong Bara dan Wakil Walikota Nayodo Koerniawan untuk melaksanakan program pembangunan selama lima tahun ke depan.
Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2018- 2023 dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag dan Wakil Ketua Komisi II Ishak Sugeha.
Dalam setiap pembahasan Ranperda RMJMD tersebut, hampir semua jajaran eksekutif hadir. Ditargetkan Ranperda ini akan diparipurnakan pada Maret mendatang. (adv)
