BOLMONG– Pembangunan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bolmong di Desa Lalow Kecamatan Lolak, bermasalah. Bangunan kantor ini ternyata tak memenuhi persyaratan secara administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung, serta dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016.
Pembangunan kantor yang memakan anggaran Rp2,3 miliar bersumber dari APBN tahun 2017 ini sudah mencapai 70%, tapi sampai saat ini tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan kajian lingkungan.
Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Bolmong Teguh Haryanto mengatakan, sampai saat ini tidak ada berkas permohonan IMB dari BPN yang masuk.
“Mereka (BPN) tidak pernah mengurus,” tegas Teguh, Jumat (29/9), di kantornya.
Kepala Bidang PTSP Han Potabuga menjelaskan, bangunan pemerintah dan swasta, wajib mengurus IMB. Bangunan yang berdampak, kata Han, harus ada kajian lingkungan dan IMB.
“Kalau penindakan terhadap bangunan tak ada IMB, itu sudah ranahnya Dinas PU dan Satpol PP,” ungkapnya.
Kepala Kantor BPN Bolmong Tommy Massie saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, akan mengurus IMB.
“Sedang dalam proses. Yang pasti kami tetap urus IMB agar tidak melanggar aturan yang berlaku. Sudah diurus PPK tapi mungkin belum sampai ke bagian perizinan,” ujar Tommy. (ahr/vdm)
