BOLMONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar tiga kegiatan penting sekaligus, Rabu (22/4/2020).
Yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021, Rapat Paripurna Penyampaian LKPj APBD Tahun Anggaran 2019, serta rapat kerja antara Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dengan 15 Camat dan 200 Sangadi (Kepala Desa) untuk membahas dampak Covid-19 serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (Dandes).
3 Agenda tersebut digelar di loby kantor bupati dan dilakukan melalui video conference. Dihadiri juga Wakil Bupati (Wabup) Yanny Ronny Tuuk, Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang, para asisten, serta para Pimpinan OPD.
Sementara di tempat lain, bergabung dalam forum via virtual meeting ini ada Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling dan sejumlah anggota, Forkopimda, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan, serta Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.
Bupati Yasti Pada penyampaianya mengatakan, proses penganggaran tahun 2021 tetap berorientasi pada kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah.
Selain itu, Musrenbang ini merupakan momen strategis dalam upaya menyusun prioritas pembangunan tahun anggaran 2021, selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD untuk mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2017–2022.
Dikatakan Bupati, Tahun 2021 nanti merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022 dalam pencapaian visi misi Bolmong berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2017. Untuk itu, penyusunan program san kegiatan pembangunan harus sesuai dengan upaya dan pencapaian visi misi pembangunan Daerah.
“Skala prioritas program dan kegiatan pada 2021 mendatang tetap mengacu pada agenda pembangunan daerah, sekaligus mencermati perkembangan ekonomi nasional, terutama yang terkait dengan upaya efisiensi anggaran. Selain itu mensinkronisasi program dan kegiatan melalui mekanisme perencanaan sektoral dan teritorial dengan baik. Yaitu melalui integrasi hasil musrenbang kecamatan ke dalam program kerja perangkat daerah,” ungkap Yasti.
Selain itu, ia juga meminta agar tertib administrasi perencanaan melalui optimalisasi pencapaian indikator sasaran yang bermuara pada target akhir perencanaan jangka menengah daerah.
“Dengan melaksanakan beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi, maka melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2021 kali ini, saya berharap dapat menjadi media interaktif bagi segenap pemangku kepentingan di daerah ini, untuk merumuskan berbagai program dan kegiatan, serta membangun komitmen bersama dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan menghasilkan dokumen RKPD Bolmong tahun 2021, yang mampu menjawab permasalahan. Serta menyentuh dan mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat Bolmong,” katanya
Di waktu yang sama, Bupati, Wabup, Sekda dan Para Pimpinan OPD melanjutkan video conference dengan DPRD Bolmong terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2019.
Bupati Yasti dalam penyampaiannya mengakui, salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan, terutama bidang ekonomi, yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana, indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Tingkat perekonomian Kabupaten Bolmong pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,56 persen, dan meningkat di tahun 2015 menjadi 5,82 persen. Tahun 2016 kembali mengalami peningkatan yaitu 6,64 persen, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulut yang menyentuh angka 6,17 persen,” ucap Yasti.
Lanjutnya, di tahun 2017, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan menjadi 6,68 persen. Hingga tahun 2018 meningkat 7,50 dan pada tahun 2019 menjadi 7,89 persen. Atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut.
Lanjut Yasti, perkembangan produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Bolmong selama 6 tahun terakhir, menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. PDRB per kapita Kabupaten Bolmong atas dasar harga berlaku tumbuh sekitar 5% sampai dengan 11% setiap tahunnya.
“Peningkatan nilai PDRB Bolmong ini tidak terlepas dari kontribusi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta berbagai sektor penting lainnya. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Pemkab Bolmong untuk lebih banyak lagi mendatangkan investor di berbagai bidang. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih meningkat lagi dan akan berdampak positif pada perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah,” jelas Yasti.
Selain itu, di sektor PAD Bolmong target dan realisasi pendapatan, penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 lalu ditargetkan sebesar Rp1.099.375.227.045,- dengan realisasi di akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.068.816.275.901, atau mencapai 97,17%.
Dimana pendapatan asli daerah, pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 52.326.417.054, dengan realisasi akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp.64.060.522.548, atau mencapai 122,42% melebihi dari target yang ditetapkan.
Pendapatan dari penerimaan transfer, pada tahun anggaran 2019 yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), ditargetkan sebesar Rp 804.129.536.320, dengan realisasi di akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp 763.468.582.412,- atau 94,94%.
Pemanfaatan PBD tahun anggaran 2019 dialokasikan pada belanja pegawai berupa pembayaran gaji PNS, pembayaran gaji tenaga teknis non-organik, belanja rutin dan operasional perangkat daerah serta belanja pelayanan publik, yang diarahkan pada pembiayaan program-program strategis dan mendesak, sebagai penjabaran dari pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah, komponen belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga, pada tahun 2019 lalu dianggarkan sebesar Rp 1.155.107.978.947,- dengan realisasi sebesar Rp 1.044.841.904.173, atau 90,45%.
“Dari angka itu belanja operasi pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 680.584.017.447, dengan realisasi sebesar Rp 608.364.683.611, atau 89,39% yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan,” kata Yasti.
Lanjut lagi Yasti, belanja modal yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tahun 2019 lalu dianggarkan sebesar Rp 248.148.199.500,- dengan realisasi sebesar Rp 210.872.796.195, atau 84,98%. Belanja tak terduga pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1.500.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 917.598.000, atau 61,17%. Disektor penerimaan pembiayaan pada APBD tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 57.982.751.902, yang seluruhnya berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp52.703.459.320, atau 90,90%, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 2.250.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.250.000.000, atau 100%.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2019, digunakan untuk kegiatan program kerja tahun anggaran 2019 sesuai dengan arah kebijakan umum APBD yang telah kita sepakati dan tetapkan bersama.
Bupati mengatakan, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang tersebar ke dalam 20 penyelenggaraan urusan wajib, 7 penyelenggaraan urusan pilihan dan 1 penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
Namun kendati demikian, dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya mempunyai permasalahan atau isu strategis yang harus diselesaikan bersama. Yakni keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh sebagian SKPD. Keterbatasan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu, seperti tenaga teknis, tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Rentang kendali yang cukup jauh sebagai dampak dari luas wilayah Kabupaten Bolmong, kurang lebih 48,86% dari luas Bolaang Mongondow Raya, atau kurang lebih 26,55% dari luas provinsi Sulut. Selain itu kondisi infrastruktur transportasi terutama prasarana dan sarana jalan masih kurang baik, yang menghubungkan ke wilayah-wilayah sentra produksi pertanian dan perkebunan.
Selesai melaksanakan Kegiatan Itu, agenda dilanjutkan dengan pelksanaan rapat kerja dengan 15 Camat dan 200 Sangadi se Bolmong terkait kesiapan penyaluran bantuan akan dampak Covid-19.
Pada rapat itu Bupati Yasti menegaskan, agar para Sangadi segera menvalidasi data para penerima bantuan, dimana, para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa harus dipashkan dengan Bantuan Sosial yang sudah terdata sebelumnya.
“Selain itu, Penerima BLT harus secepatnya didata dan langsung dimusyawarahkan bersama BPD Masing-masing,” jelasnya.
Yasti juga mengajak, kepada setiap OPD, Camat,Sangadi serta seluruh elemen masyarakat agar bisa berperan aktif dalam membantu Gugus Tugas percepatan penanggulangan Covid-19 dengan mentaati imbauan pemerintah.
Selain itu, ia juga menegaskan kendati adanya wabah virus Korona atau Covid-19, tak pernah menyurutkan keseriusan Pemkab Bolmong dalam melaksanakan berbagai program maupun kegiatan yang telah diagendakan. (len)
