KRONIK TOTABUAN – Seluruh ASN, honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) wajib melakukan rapid test antigen mulai Rabu (15/9/2021).
Layanan rapid test antigen diberikan secara gratis. Kepala desa hingga perangkat desa juga wajib.
Menurut Sekretaris Daerah Bolmong Tahlis Gallang, kebijakan tersebut sesuai instruksi Bupati Bolmong Nomor: 400/2/SETDAKAB/156/IX/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Rapid Test Antigen secara massal bagi para ASN, Honorer, THL, kepala desa dan perangkat desa.
Baca Juga: Pemkab Bolmong Ikut Evaluasi SAKIP-RB Digelar KemenPAN-RB
“Langkah tersebut diambil guna mencegah penularan Covid-19. Untuk rapid tes antigen kali ini tidak dipungut biaya sepeserpun, semuanya gratis,” kata Tahlis.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bolmong, Erman Paputungan menjelaskan, rapid test antigen dilakukan untuk mendeteksi virus dengan menggunakan metode mengambil sampel usap atau swab di hidung dan tenggorokan.
“Rapid tes antigen ini berguna untuk mendeteksi adanya antigen penyebab virus Covid-19. Dalam proses pemeriksaannya memakan waktu selama 15 menit,” terangnya.
Sementara itu, terkait dengan instruksi Bupati Bolmong untuk mencegah penyebaran Covid-19 berikut ini 7 poin penting yang harus dilaksanakan:
1. Segera melaksanakan vaksinasi COVID-19 dan Rapid Tes Antigen sacara massal bagi seluruh PNS, tenaga honorer/Tenaga Harian Lepas (THL). Sangadı (Kepala desa) dan perangkat desa yang dilaksanakan mulal tanggal 15 September 2021.
2. Seluruh PNS, tenaga honorer, THL, Sangadi dan perangkat desa yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksın Covid-19 wajıb mengikuti vaksinasi Covid-19.
3. Seluruh PNS, Tenaga honorer, THL, Sangadi dan perangkat desa wajb mengikuti rapid tes antigen sesual jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
4. Dalam hal pada perangkat daerah masih terdapat PNS atau Tenaga honorer, THL yang tidak mengikuti Vaksinası COVID-19 dan tidak mengikuti Rapid tes Antigen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS dan Penundaan pembayaran honorarium bagi tenaga Honorer / THL.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah menunda layanan bagi perangkat daerah terkait pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS untuk dan honorarium untuk Tenaga Honorer/THL yang tidak melampirkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat Rapıd Tes Antigen yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehaten.
6. Dalam hal pada suatu desa masih terdapat Sangadi atau perangkat desa yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 dan tidak mengikuti Rapid test Antigen sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penerbitan rekomendasi yang berhubungan dengan penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan perangkat desa pada desa bersangkutan.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarahat dan Desa menunda penerbitan rekomendasi yang berhubungan dengan penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan perangkat desa yang Sangadi dan perangkat desa belum somuanya mengikuti vaksinasi minimal vaksinasi dosis pertama dan tidak mengikuti Rapid Tes Antıgen yang dılaksanaken oleh Dinas Kesehaten. Vaksinasi dan Rapid Antigen tersebut dibuktikan dengan kartu vaksin dan surat Rapid Tes Antigen.(Rensa Bambuena)
